JAKARTA - Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi tinggi di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I 2026 tercatat 5,61%. Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah menyiapkan strategi penguatan fiskal di tingkat daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Senin, 22 Juni 2026.
Selain capaian pertumbuhan 5,61%, indikator lain juga menunjukkan penguatan. Inflasi tetap stabil, neraca perdagangan surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, cadangan devisa kuat, kredit tumbuh dua digit, dan sektor manufaktur terus ekspansif.
“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS–Iran yang terbuka, stabilitas nilai tukar diharapkan terjaga, cost of fund kompetitif, investasi menguat, dan momentum pertumbuhan semakin kuat,” ujar Purbaya.
Pemerintah menilai peran fiskal daerah krusial dalam menopang keberlanjutan ekonomi nasional. Melalui KEM-PPKF 2027, akselerasi fiskal regional diprioritaskan agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk memperbaiki pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperluas dampak ekonomi lokal.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya menambah nominal anggaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan. Fokus diarahkan pada optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan kreatif.
Selain itu, pemerintah mendorong efektivitas tata kelola APBD agar tidak hanya terserap untuk belanja rutin, melainkan menjadi motor pembangunan daerah. Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah dilakukan melalui reformasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), penyelarasan mekanisme transfer dana, serta perumusan KEM-PPKF berbasis regional.
Monitoring, evaluasi, dan manajemen risiko fiskal daerah juga diperketat untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Dengan fondasi ekonomi yang solid, disiplin anggaran, dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada 2027 akan tumbuh lebih progresif, inklusif, dan adil bagi seluruh rakyat.