JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah menjadi instrumen penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Senin, 22 Juni 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah meredanya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 tercatat 5,61%, inflasi terkendali, dan neraca perdagangan surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa memadai, kredit tumbuh dua digit, dan sektor manufaktur terus ekspansif.
“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS–Iran yang terbuka, stabilitas nilai tukar diharapkan terjaga, cost of fund kompetitif, investasi menguat, dan momentum pertumbuhan semakin kuat,” jelas Purbaya.
Melalui KEM-PPKF 2027, pemerintah memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Program perlindungan sosial ditingkatkan, sementara pengelolaan APBD diberi fleksibilitas untuk mendukung pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan ASN di daerah.
Penguatan fiskal daerah difokuskan pada optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan kreatif. Pemerintah juga memperkokoh kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) melalui reformasi tata kelola, standardisasi proses transfer, dan penyusunan KEM-PPKF regional.
Purbaya menegaskan bahwa alokasi fiskal daerah tahun depan akan meningkat dengan tambahan ruang fiskal Rp40 triliun hingga Rp90 triliun, disesuaikan dengan kondisi APBN. “Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah penguatan fiskal dilakukan hati-hati tanpa mengganggu komitmen menjaga defisit tetap prudent,” katanya.
Salah satu instrumen utama adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Skema ini memberi akses pembiayaan berbunga rendah bagi daerah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, air minum, dan jalan.
“Daerah tetap bisa membangun meski anggaran terbatas. Sumber pembiayaan tersedia dengan bunga rendah dan tenor panjang sehingga pembangunan tetap berjalan,” ujar Menkeu.
Target pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok 5,8–6,5%, dengan mengoptimalkan investasi dan sektor riil daerah. Pemerintah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung sektor swasta. “Kami akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi, pusat, daerah, termasuk sektor riil. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan mendekati 6% atau lebih,” tegas Purbaya.
Digitalisasi transfer dan penyusunan KEM-PPKF regional juga terus diperkuat agar kebijakan pembangunan daerah berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah optimistis APBN tetap sehat sekaligus memberi ruang fiskal yang cukup bagi daerah untuk bertumbuh.
“Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat lebih cepat,” pungkas Menkeu.