JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas belanja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada Senin, 22 Juni 2026, terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Purbaya, kebijakan fiskal daerah difokuskan pada tiga hal utama: optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan kreatif dan inovatif. Optimalisasi pendapatan ditempuh melalui peningkatan kemandirian fiskal lewat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemantapan basis data, pemetaan potensi, serta pemanfaatan karakteristik tiap wilayah.
Langkah ini juga ditunjang oleh perbaikan tata kelola PDRD dengan memperkuat institusi, menambah petugas pajak bersertifikat, memperketat pengawasan, dan mempercepat penerapan sistem digital.
Peningkatan kualitas belanja dilakukan dengan memperkuat transfer berbasis kinerja, refocusing belanja daerah agar berdampak besar, serta sinergi belanja antara Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan APBD.
Sementara itu, pembiayaan kreatif diwujudkan melalui integrasi pendanaan, pemanfaatan skema konsesional sebagai afirmasi, penggunaan KB DBH untuk pelunasan pinjaman daerah, serta mendorong proyek kerja sama pemerintah-swasta skala kecil dan kolaborasi antardaerah.
Purbaya menambahkan, efektivitas penguatan fiskal daerah dijamin lewat pemantapan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Reformasi dilakukan melalui penyeragaman alur bisnis transfer dana, peningkatan keterpaduan fiskal pusat-daerah, hingga perumusan KEM-PPKF regional.
Transparansi juga diperkuat dengan sistem pengawasan dan evaluasi terpadu, serta tata kelola risiko fiskal daerah yang solid. “Melalui langkah-langkah tersebut, kapasitas fiskal daerah diharapkan semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menkeu.