JAKARTA - Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka 5% flat dari awal hingga akhir masa angsuran.
Meskipun terjadi peningkatan BI Rate, bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap rumah layak dengan cicilan terjangkau.
“Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya, Jumat, 19 Juni 2026.
Kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara intensif dan dapat dijalankan sesuai ketentuan serta regulasi yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan penyaluran FLPP tahun 2026. Dari target 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36% dari target tahunan.
Pemerintah bersama Danantara Indonesia membahas dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional. Rapat juga membahas inventaris rumah susun milik BUMN untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat.
Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat memperoleh dukungan dari sektor perbankan. Pemerintah juga membahas penyelesaian rumah susun Meikarta, termasuk serah terima hibah, due diligence legalitas tanah, hingga penentuan BUMN yang akan ditugaskan melaksanakan proyek tersebut.
Rapat turut membahas skema penetapan harga jual per unit rumah agar sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan. Selain itu, penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) diinisiasi sebagai instrumen percepatan penyelesaian isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.