JAKARTA - Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat.
“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujarnya dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Senin (1/6/2026).
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk keadilan, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kami kelola. APBN adalah amanat rakyat,” katanya.
Di tengah berbagai tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, dan disrupsi teknologi, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman pembangunan nasional.
Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, diingatkan pula mengenai arahan untuk kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Konsep Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat dalam satu upaya bersama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Selain itu, ditegaskan pula mengenai pentingnya membangun birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani.
Arahan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola, dan menjaga integritas.
“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kami melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kami menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kami mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” ujarnya.
Menutup amanatnya, seluruh pegawai diajak untuk menjaga integritas, memperkuat pelayanan publik, serta mempererat persatuan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” katanya.