MAKASSAR - Penyaluran kredit untuk sektor UMKM dilaporkan hanya tumbuh sebesar 0,16% secara year-on-year (yoy) pada April 2026.
Kondisi tersebut salah satunya dipicu oleh peningkatan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) pada segmen usaha tersebut.
Catatan indikator keuangan menunjukkan rasio NPL UMKM melonjak ke posisi 4,62% pada April 2026, situasi yang memaksa industri perbankan menjadi lebih ketat dan selektif dalam mendistribusikan modal.
"Untuk sektor-sektor UMKM, bank akan pilih-pilih karena risiko kreditnya meningkat sehingga mereka melakukan selective lending. Karena itu pertumbuhan kredit relatif tertahan," kata Dhaha P. Kuantan.
Lonjakan pada aspek risiko ini menjadi salah satu pemicu utama di balik perlambatan ekspansi pendanaan sektor pelaku usaha kecil pada periode tersebut.
Lembaga jasa keuangan cenderung menghindari sektor riil yang dinilai memiliki profil risiko tinggi, terutama yang pergerakannya bergantung pada dinamika daya beli masyarakat lapisan bawah yang sedang lesu.
Kondisi ini menjadi perhatian serius otoritas kebijakan moneter yang saat ini sedang merumuskan stimulus tambahan guna memulihkan kembali arus pembiayaan ke sektor produktif tersebut.
“Ini memang menjadi concern kami. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang terus mendorong pertumbuhan UMKM. Dari sisi kami, akan kami perkuat lagi ke depan apa-apa yang bisa kami dorong," kata Dhaha P. Kuantan.
Fokus perhatian utama memang berpusat pada pergerakan rasio kredit macet yang merangkak naik serta kapasitas konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih terbatas.
"Sehingga concern-nya memang banyak terkait NPL yang meningkat, dan daya beli masyarakat menengah bawah yang terbatas,” ujarnya.
Kendati realisasi distribusi modal mengalami tekanan pada April 2026, optimisme terhadap prospek perbaikan ke depan masih tetap terjaga.
Langkah strategis serta program kerja pemerintah yang diarahkan langsung menuju lapisan masyarakat akar rumput diyakini mampu memulihkan tingkat konsumsi sekaligus menekan laju kredit bermasalah.
Sejumlah inisiatif strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi Koperasi Kelurahan/Desa Merah-Putih (KDKMP), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diproyeksikan menjadi penyokong pertumbuhan.
“Harapannya dengan adanya program pemerintah yang banyak menyasar masyarakat menengah bawah, seperti MBG, KDKMP, KUR, dan lain sebagainya, itu bisa membaik di tahun 2026,” ujarnya.