JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berupaya memperkuat kapasitas ketahanan siber di sektor industri keuangan digital nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlangsungan industri serta mempertahankan kepercayaan publik secara luas.
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, menjelaskan bahwa sisi keamanan siber kini bukan lagi sekadar masalah teknis. Hal ini telah menjadi syarat utama bagi keberlanjutan sebuah industri di masa depan.
"Dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan," ujar Adi Budiarso.
Pihak OJK mengadakan workshop yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agenda tersebut bertujuan mematangkan kesiapan para pelaku industri dalam menghadapi ancaman siber yang polanya kian kompleks.
Adi menegaskan bahwa pelaku industri wajib mengubah paradigma mereka. Fokus keamanan yang mulanya hanya berdasar pada kepatuhan kini harus beralih menuju keamanan yang berbasis pada resiliensi atau ketangguhan.
"Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan," kata Adi Budiarso.
OJK juga mengimbau seluruh Penyelenggara IAKD untuk menempatkan keamanan siber sebagai bentuk investasi strategis. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kredibilitas sekaligus meningkatkan daya saing di pasar digital.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor ini juga menjadi perhatian utama. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kompetensi, disiplin operasional, hingga penerapan budaya pelaporan insiden yang transparan.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mengingatkan pentingnya konsep human firewall. SDM diharapkan mampu menjadi garda pertahanan pertama yang kuat dalam menghadapi serangan.
Melalui pelatihan dan kesadaran yang tinggi, karyawan diharapkan bisa mendeteksi serta mencegah ancaman siber. Beberapa ancaman yang wajib diwaspadai di antaranya adalah serangan phishing hingga penyebaran malware.
OJK berkomitmen untuk memperluas koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan pihak asosiasi. Kerja sama terpadu ini dijalankan guna memastikan pengelolaan risiko siber berjalan dengan maksimal.
Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia OJK, Irnal Fiscallutfi, menyebutkan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menyelaraskan pemahaman mengenai risiko siber. Tujuannya agar profil risiko di tiap institusi dapat terpetakan secara baik.
Rangkaian upaya tersebut diharapkan bisa menjaga stabilitas sistem keuangan di tanah air. Selain itu, langkah strategis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para konsumen layanan keuangan digital.