JAYAPURA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua mencatat realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di wilayah Papua sepanjang 2025 mencapai Rp61,21 triliun atau 95,01 persen dari total pagu sebesar Rp64,43 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul Haq di Jayapura, Rabu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan positif.
"Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp17,68 triliun atau 93,69 persen dan Transfer ke Daerah atau TKD sebesar Rp43,40 triliun atau 95,58 persen," katanya.
Menurut Izharul Haq, dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran, capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA Kanwil DJPb Provinsi Papua 2025 mencapai 95,78 dengan kategori “Sangat Baik”.
"Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan APBN sebagai instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan di wilayah Papua," ujarnya.
Izharul Haq menjelaskan, dari total 685 satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua, sebanyak 44,09 persen memperoleh kategori “Sangat Baik”, 33,33 persen kategori “Baik”, 20,12 persen kategori “Cukup”, dan 2,46 persen masih berada pada kategori “Kurang”.
"Selain itu, realisasi penyaluran TKD hingga triwulan IV tahun 2025 di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan secara keseluruhan mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58 persen dari total alokasi," katanya lagi.
Izharul Haq menambahkan, pemanfaatan digitalisasi transaksi pemerintah juga mengalami peningkatan. Persentase penggunaan Cash Management System atau CMS pada 2025 mencapai 65,53 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 40,54 persen.
"Sementara itu, nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah atau KKP tercatat sebesar Rp12,7 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp30,7 miliar akibat efisiensi anggaran, khususnya pada belanja barang dan belanja modal," ujarnya lagi