JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) semakin memperkokoh dominasinya dalam pasar Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Subsidi. Hingga April 2026, bank ini tercatat telah menyalurkan KPR skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit.
Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjann Noor mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut setara dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp 2,7 triliun. Realisasi ini menjadi bukti kuat peran perbankan syariah dalam mendukung akses hunian bagi masyarakat.
"Sebelumnya di 2025, realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini kami targetkan sebanyak 73.700 unit. Ini bentuk komitmen Bank BSN untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah," kata Alex dalam keterangan resminya pada Kamis 14 Mei 2026.
Melalui hasil tersebut, BSN sukses menduduki peringkat kedua nasional sebagai bank penyalur KPR Subsidi dengan pangsa pasar 23,4 persen. Sementara pada kategori syariah, BSN memimpin di posisi pertama dengan penguasaan pasar mencapai 84 persen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas kinerja positif yang diraih Bank BSN. Beliau meyakini bahwa target penyaluran yang telah ditetapkan untuk tahun ini akan dapat tercapai dengan baik.
"Untuk target 73.700, saya optimis tercapai sesudah melihat langkah-langkah, SDM yang dipersiapkan, juga peta jalan Bank BSN," kata Maruarar dalam kesempatan yang sama mengenai optimisme pemerintah terhadap kinerja perbankan.
Guna mengejar target tersebut, pemerintah mendorong BSN melalui Program KUR Perumahan senilai Rp 500 miliar yang diprediksi berjalan dua bulan ke depan. BSN juga bersiap membuka produk pembiayaan untuk rumah tapak serta rumah susun bersubsidi.
Langkah strategis lainnya adalah pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan seluas 3 hingga 4 hektar. Proyek ini diproyeksikan menjadi percontohan kawasan terpadu bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Selain itu, pihak bank saat ini sedang melakukan simulasi pembiayaan perumahan dengan pilihan masa tenor panjang hingga 40 tahun. Opsi tersebut difokuskan bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru saja meniti karier.