PALANGKA RAYA - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) menginformasikan bahwa capaian Pendapatan dan Hibah APBN di wilayah tersebut hingga 31 Maret 2026 menyentuh angka Rp2.204,22 miliar atau setara Rp2,20 triliun, yang mencakup 19,06 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan di Palangka Raya, Senin, memaparkan bahwa realisasi itu memperlihatkan adanya kenaikan sebesar Rp454,04 miliar atau tumbuh 25,94 persen secara tahunan (year over year/yoy). Hal ini dipicu oleh tingginya penerimaan PPH (Non Migas) yang mencapai Rp944,43 miliar atau melesat 71,82 persen (yoy), dengan kontribusi utama dari PPh 25/29 Badan sebesar Rp432,16 miliar.
"Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 miliar atau 259,06 persen (yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun," jelasnya.
Di samping itu, hasil penerimaan dari sektor Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp214,49 miliar atau 139,42 persen dari target, meskipun mengalami kontraksi 12,20 persen (yoy). Penurunan pada pos ini utamanya dipengaruhi oleh merosotnya penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,14 miliar yang terkoreksi 94,53 persen (yoy).
Selain itu, penerimaan Bea Keluar juga terealisasi di angka Rp214,35 miliar dengan kontraksi 11,34 persen (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh melandainya harga referensi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) per Maret pada level 938,87 dolar AS per metrik ton atau turun 1,64 persen (yoy).
Dari sektor PNBP, kinerjanya telah menyentuh Rp733,01 miliar atau tumbuh signifikan 473,88 persen (yoy). Keadaan ini dipengaruhi oleh peningkatan PNBP lainnya sebesar Rp689,60 miliar atau 516,98 persen dari target.
"Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan," jelasnya.
Pada bagian lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu. Angka ini terkontraksi Rp537,08 miliar atau 8,51 persen (yoy), yang mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 miliar, terealisasi sebesar Rp1.421,88 miliar atau 20,21 persen dari pagu. Capaian ini tumbuh 35,90 persen (yoy) yang didorong oleh tingginya realisasi Belanja Pegawai untuk pembayaran THR serta kenaikan gaji dan tunjangan Hakim di lingkungan Mahkamah Agung.
Sementara itu, Belanja Barang terdorong oleh Kementerian Pertahanan yang dialokasikan bagi Program Dukungan Manajemen seiring dengan transisi Korem menjadi Kodam.
Kemudian pada Belanja Modal, dorongan datang dari Kementerian PU yang memegang pagu terbesar senilai Rp1.949,65 miliar dengan realisasi 11,11 persen atau sebesar Rp216,57 miliar, yang difungsikan untuk Pembangunan serta Preservasi Jalan Nasional.