JAKARTA – Kalender menunjukkan tanggal 30 April 2026, yang berarti lonceng peringatan bagi jutaan warga negara untuk segera menuntaskan kewajiban perpajakannya sedang berbunyi sangat kencang. Hari ini merupakan batas final bagi seluruh wajib pajak orang pribadi di Indonesia untuk menyerahkan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak Penghasilan tahun pajak 2025.
Berdasarkan data terbaru, otoritas pajak mencatat masih ada jutaan orang yang belum melakukan kewajiban administratif ini meski waktu sudah hampir habis. Situasi ini tentu cukup mengkhawatirkan mengingat keterlambatan pelaporan akan secara otomatis memicu konsekuensi finansial berupa denda yang telah diatur dalam undang-undang.
Hingga tanggal 28 April kemarin, jumlah pelaporan yang masuk tercatat baru mencapai angka 12.307.324 akun wajib pajak. Padahal, jika melihat pada target kepatuhan tepat waktu yang ditetapkan, pemerintah mengharapkan setidaknya ada 15,2 juta wajib pajak yang sudah melapor pada periode ini.
Artinya, masih terdapat selisih sekitar 2,9 juta wajib pajak untuk mencapai target tersebut, atau sekitar 20 persen yang masih berada di luar sistem. Jika angka ini disandingkan dengan total keseluruhan wajib pajak yang wajib lapor sebanyak 19 juta, maka ada sekitar 6,7 juta orang yang statusnya masih belum lapor.
Sebagian besar laporan yang sudah masuk berasal dari kalangan karyawan yang jumlahnya telah menembus angka 10,3 juta SPT. Sementara itu, kelompok orang pribadi non-karyawan atau wiraswasta baru menyumbang sekitar 1,3 juta pelaporan dalam sistem perpajakan nasional.
Wajib pajak badan juga menunjukkan pergerakan yang cukup aktif dengan 606.912 laporan dalam mata uang rupiah dan sebagian kecil dalam dolar AS. Direktorat Jenderal Pajak pun terus melakukan pemantauan ketat agar tren pelaporan terus meningkat hingga penutupan sistem di penghujung hari ini.
Seiring dengan modernisasi sistem, mulai tahun 2026 ini setiap wajib pajak diharuskan beralih menggunakan platform baru yang dinamakan Coretax. Sistem ini dirancang untuk menyatukan berbagai layanan administrasi perpajakan ke dalam satu pintu yang lebih terintegrasi bagi seluruh elemen masyarakat.
Bagi Anda yang belum memiliki akses, proses aktivasi akun Coretax harus menjadi prioritas utama sebelum bisa masuk ke tahap pengisian laporan. Cukup akses laman resmi di coretaxdjp.pajak.go.id dan gunakan fitur lupa kata sandi jika sebelumnya Anda sudah pernah memiliki akun DJP Online.
Pastikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK Anda sudah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak agar proses verifikasi berjalan dengan mulus. Setelah memasukkan data dan captcha, sistem akan mengirimkan instruksi perubahan kata sandi melalui surel atau nomor telepon yang sudah Anda daftarkan sebelumnya.
Keamanan akses menjadi sangat krusial dalam sistem baru ini, sehingga pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik adalah langkah selanjutnya yang wajib dilakukan. Melalui menu portal saya, pengguna bisa membuat passphrase unik sebagai kunci pengaman digital saat akan mengirimkan draf laporan pajak nanti.
Setelah urusan akun selesai, proses pengisian SPT Tahunan di dalam dasbor Coretax sebenarnya telah dibuat sedemikian rupa agar lebih intuitif bagi pengguna. Anda tinggal memilih menu Surat Pemberitahuan dan mulai membuat konsep baru dengan memilih jenis pajak PPh Orang Pribadi untuk periode tahun 2025.
Isilah setiap kolom mulai dari data keluarga, rincian penghasilan, hingga daftar harta dan utang yang Anda miliki secara jujur dan lengkap. Jika status laporan Anda menunjukkan status nihil atau sudah sesuai, Anda tinggal mengirimkan draf tersebut menggunakan kode otorisasi yang sudah dibuat tadi.
Sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa kegagalan melapor tepat waktu bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga kerugian finansial. Aturan mengenai denda ini bukanlah hal baru, melainkan telah lama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Bagi wajib pajak orang pribadi yang terlewat dari tanggal 30 April, sanksi denda sebesar Rp100.000 akan langsung dibebankan kepada mereka. Angka ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, namun bagi korporasi atau wajib pajak badan, denda keterlambatan pelaporan mencapai Rp1.000.000 per laporan.
Bahkan untuk urusan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, denda yang disiapkan oleh otoritas pajak bisa menyentuh angka Rp500.000 jika terlambat dilaporkan. Selain denda berupa uang, ada pula risiko sanksi pidana jika seseorang terbukti sengaja memalsukan data atau memberikan informasi yang tidak benar dalam laporannya.
Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai kanal informasinya terus memberikan imbauan agar masyarakat tidak menunggu hingga detik-detik terakhir untuk menekan tombol kirim. Risiko gangguan teknis pada sistem akibat lonjakan trafik di menit-menit penutupan selalu menjadi ancaman nyata yang bisa merugikan wajib pajak itu sendiri.
Dengan lapor lebih awal, wajib pajak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan jika ternyata ada kesalahan data atau kekurangan dokumen pendukung. Kepatuhan pajak adalah cermin dari kontribusi warga negara dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlangsungan pembangunan fasilitas publik di tanah air.
Meskipun sistem Coretax diklaim memiliki kapasitas besar, kewaspadaan pribadi dalam menyiapkan koneksi internet yang stabil tetap menjadi kunci keberhasilan lapor hari ini. Jangan sampai niat baik Anda untuk patuh pajak terhalang oleh urusan teknis sepele yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak jauh-jauh hari.
Pemerintah berharap dengan adanya kemudahan teknologi ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai tulang punggung ekonomi nasional akan semakin meningkat. Setiap rupiah yang dilaporkan dan dibayarkan akan kembali kepada rakyat dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik.
Manfaatkan sisa waktu yang ada di hari Kamis ini untuk memastikan nama Anda sudah bersih dari daftar wajib pajak yang belum melapor. Jadilah bagian dari warga negara yang tertib aturan demi menghindari sanksi yang tidak perlu dan menjaga reputasi finansial Anda di mata hukum.