JAKARTA - Gelombang penghapusan saham dari daftar Bursa Efek Indonesia kembali menjadi perhatian serius pelaku pasar karena dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.
Bursa Efek Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengumumkan delisting terhadap sejumlah emiten. Kebijakan ini menjadi sinyal penting terkait kondisi kesehatan perusahaan yang masih tercatat di bursa dan kemampuan mereka mempertahankan keberlangsungan usaha.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan penghapusan pencatatan saham (delisting) terhadap 18 emiten pada 10 November 2026. Keputusan ini diambil setelah perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan pailit dan disuspensi dari perdagangan selama lebih dari 50 bulan.
Dari total tersebut, terdapat sejumlah nama besar yang turut terdampak kebijakan ini. Salah satunya adalah perusahaan tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex serta PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT).
Status pailit yang disandang kedua emiten tersebut menjadi alasan utama delisting dilakukan. Kondisi tersebut dinilai membuat keberlanjutan usaha tidak lagi dapat dipertahankan secara normal.
Dasar Aturan Ketat di Balik Keputusan Delisting BEI
Ketentuan delisting karena kondisi pailit diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N. Regulasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan emiten untuk tetap tercatat di pasar modal.
Dalam aturan tersebut, terdapat ketentuan III.1.3.1 yang menyebutkan bahwa emiten dapat dihapus jika mengalami kondisi yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.
Selain itu, ketentuan III.1.3.2 juga mengatur soal suspensi saham. Emiten dapat dikeluarkan dari bursa jika sahamnya disuspensi di pasar reguler dan tunai selama 24 bulan berturut-turut.
Delisting ini dijadwalkan efektif pada 10 November 2026 sebagai batas akhir pencatatan saham di BEI. Tanggal tersebut menjadi penanda resmi keluarnya emiten dari pasar modal.
Namun sebelum keputusan final berlaku, BEI mewajibkan emiten melakukan aksi pembelian kembali saham atau buyback. Langkah ini ditujukan untuk memberikan perlindungan tambahan kepada investor.
Periode pelaksanaan buyback ditetapkan pada 11 Mei 2026 hingga 9 November 2026. Rentang waktu ini menjadi kesempatan terakhir bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut sebelum resmi delisting.
"Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026," tulis BEI dalam pengumumannya, Sabtu, 11 April 2026.
Daftar Emiten Pailit yang Masuk Gelombang Penghapusan
Delisting terhadap perusahaan pailit mencakup sejumlah emiten yang sebelumnya cukup dikenal di pasar modal Indonesia. Status kebangkrutan menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka harus keluar dari bursa.
Berikut daftar emiten yang masuk kategori pailit dan akan dihapus dari pencatatan BEI. Seluruhnya telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
COWL - PT Cowell Development Tbk.
MTRA - PT Mitra Pemuda Tbk.
SRIL - PT Sri Rejeki Isman Tbk.
TOYS - PT Sunindo Adipersada Tbk.
SBAT - PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.
TDPM - PT Tianrong Chemicals Industry Tbk.
TELE - PT Omni Inovasi Indonesia Tbk.
Perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan tidak lagi mampu menjalankan operasional secara normal. Kondisi pailit membuat kemampuan memenuhi kewajiban finansial semakin terbatas.
Situasi ini juga menandai berakhirnya eksistensi mereka di pasar modal. Investor pun harus menerima konsekuensi dari kondisi keuangan emiten tersebut.
Emiten Disuspensi Lama Juga Tersingkir dari Bursa
Selain emiten pailit, BEI juga menghapus sejumlah perusahaan yang mengalami suspensi berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam operasional dan keterbukaan informasi.
Berikut daftar emiten yang masuk kategori suspensi lebih dari 50 bulan dan akan di-delisting oleh BEI.
LCGP - PT Eureka Prima Jakarta Tbk.
SUGI - PT Sugih Energy Tbk.
MABA - PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.
LMAS - PT Limas Indonesia Makmur Tbk.
SKYB - PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.
ENVY - PT Envy Technologies Indonesia Tbk.
GOLL - PT Golden Plantation Tbk.
PLAS - PT Polaris Investama Tbk.
TRIL - PT Triwira Insanlestari Tbk.
UNIT - PT Nusantara Inti Corpora Tbk.
DUCK - PT Jaya Bersama Indo Tbk.
Lamanya suspensi membuat saham-saham tersebut tidak lagi aktif diperdagangkan di pasar. Hal ini secara langsung menghilangkan likuiditas bagi investor.
Kondisi tersebut juga mencerminkan lemahnya kinerja perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Kepercayaan investor pun ikut tergerus seiring waktu.
Dampak Delisting terhadap Investor dan Kepercayaan Pasar
Keputusan delisting membawa dampak langsung bagi investor yang masih memegang saham emiten terkait. Risiko kerugian menjadi lebih besar jika tidak segera diantisipasi.
Skema buyback yang diwajibkan menjadi bentuk perlindungan bagi investor. Namun demikian, mekanisme ini tidak selalu mampu menutup seluruh potensi kerugian yang ada.
Dari sisi pasar modal, banyaknya emiten yang dihapus dapat menimbulkan persepsi negatif. Investor bisa menilai adanya tantangan dalam kualitas emiten yang tercatat di bursa.
Namun di sisi lain, langkah ini juga dipandang sebagai bentuk penegakan aturan yang tegas. BEI berupaya menjaga agar hanya perusahaan sehat yang tetap bertahan di pasar.
Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi investor untuk lebih selektif dalam memilih saham. Analisis fundamental dan transparansi emiten menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Upaya Memperkuat Integritas Pasar Modal Indonesia
Ke depan, kebijakan delisting diharapkan dapat memperkuat kualitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Seleksi ketat terhadap emiten dinilai penting untuk menjaga stabilitas jangka panjang.
Dengan hanya mempertahankan perusahaan yang sehat dan transparan, pasar modal diharapkan menjadi lebih kredibel. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing.
Langkah tegas BEI ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak dapat ditawar. Emiten dituntut untuk menjaga kinerja dan keterbukaan informasi secara konsisten.
Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kepercayaan investor menjadi kunci utama dalam pertumbuhan pasar ke depan.