JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menekankan pentingnya kehadiran negara yang adil hingga tingkat desa. 

Ia menyebut bahwa pembangunan nasional harus tidak hanya terfokus pada kota besar atau pusat pemerintahan, melainkan merata hingga ke desa-desa yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. 

Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi desa harus dibangun dan saling terkoneksi agar tercipta keadilan sosial. Menurut Ibas, pembangunan yang merata memungkinkan seluruh masyarakat merasakan manfaat secara langsung, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Ibas menyatakan bahwa keadilan pembangunan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pengawasan. Ia mencontohkan Kabupaten Magetan, di mana pembangunan jalan dan konektivitas desa terus dikawal agar tidak tertinggal dibanding daerah sekitarnya. 

"Jalan desa yang semakin rapi, terbangun, dan saling terkoneksi adalah bagian dari keadilan sosial," ujarnya. 

Kehadiran negara hingga desa juga mencakup penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sehingga masyarakat desa memiliki akses yang setara dengan masyarakat perkotaan.

Pendidikan sebagai Jalan Keadilan

Ibas menyoroti pendidikan sebagai pilar utama keadilan sosial. Menurutnya, tidak boleh ada anak Indonesia yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. 

Pemerintah wajib memastikan akses pendidikan merata, termasuk penyediaan beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan. Ia mengajak masyarakat aktif menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pendidikan agar dapat dikawal bersama, mulai dari tingkat desa hingga pusat. 

"Pendidikan adalah jalan keadilan. Anak cucu kita harus sekolah, harus punya masa depan yang lebih baik," tegas Ibas.

Selain itu, pembangunan pendidikan di desa tidak hanya berkaitan dengan akses sekolah, tetapi juga kualitas guru, fasilitas belajar, dan sarana penunjang lainnya. Dengan demikian, anak-anak di desa memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 

Ibas menekankan bahwa pendidikan bukan hanya investasi individu, tetapi juga investasi bangsa yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing nasional.

Kesehatan untuk Produktivitas dan Kebahagiaan

Selain pendidikan, kesehatan menjadi fokus penting Ibas dalam pembangunan desa. Ia menekankan bahwa kesehatan yang baik merupakan kunci kebahagiaan dan produktivitas masyarakat. 

Negara hadir untuk memastikan seluruh warga, mulai dari lansia, ibu hamil, hingga anak-anak, dapat mengakses layanan kesehatan dasar. Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah menjadi sarana penting untuk deteksi dini penyakit dan pencegahan masalah kesehatan.

Ibas mengingatkan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi mendatang. Dengan adanya layanan kesehatan yang merata, masyarakat desa dapat hidup lebih produktif dan sejahtera. 

"Kita bahagia kalau kita sehat. Negara hadir untuk memastikan kesehatan ibu, anak, dan seluruh keluarga," ujarnya. Kehadiran fasilitas kesehatan juga menjadi indikator nyata bahwa pembangunan nasional harus merata hingga desa-desa.

Pemenuhan Gizi dan Ketahanan Pangan

Pemerataan pembangunan tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik dan layanan dasar, tetapi juga menyentuh pemenuhan gizi masyarakat. Ibas menyampaikan komitmennya untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar dirasakan oleh anak-anak di desa. 

Program ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan memastikan pemenuhan gizi seimbang. Dengan demikian, beban ekonomi keluarga dapat berkurang dan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat.

Selain itu, ketahanan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan desa. Ibas menekankan bahwa negara harus hadir untuk mendukung petani lokal melalui program penyediaan pupuk, pelatihan, serta akses pasar yang lebih baik.

Dengan cara ini, desa tidak hanya menerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Keadilan Sosial Sebagai Landasan Pembangunan

Ibas menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Indonesia yang memiliki 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan lebih dari 280 juta penduduk harus disatukan melalui pemerataan pembangunan yang nyata. 

Negara hadir hingga tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten, untuk menghadirkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan bahagia. Kehadiran negara yang merata mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks pembangunan desa, keadilan sosial berarti setiap warga memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya. 

Dengan begitu, pembangunan nasional tidak hanya menjadi milik kota besar, tetapi juga dirasakan hingga pelosok desa. Ibas menekankan bahwa keadilan pembangunan harus menjadi perjuangan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait agar visi Indonesia yang sejahtera dapat tercapai secara menyeluruh.