JAKARTA - Setelah berakhirnya masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut langsung bergerak dengan sigap untuk melakukan pembersihan sisa logistik pemilu. Berbagai material pemilu, mulai dari bilik suara, kotak suara, hingga surat suara, kini siap dipilah untuk proses lelang atau pemusnahan, menunggu prosedur yang telah ditetapkan. Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, menyatakan bahwa saat ini tim KPU bekerja keras untuk memilah logistik pemilu sebelum proses lelang dan pemusnahan dilakukan secara resmi.

“Saat ini, staf KPU bersama petugas lainnya tengah memilah logistik Pilkada 2024, baik untuk Pilgub Jabar maupun Pilkada Kabupaten Garut,” ujarnya pada Rabu, 5 Februari 2025. Menurut Dian, penanganan logistik ini adalah bagian dari langkah yang diperlukan untuk memastikan tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan bahan setelah pemilu.

Tunggu Arahan KPU Pusat: Lelang atau Musnahkan

Walaupun aturan mengenai pelelangan dan pemusnahan logistik sudah dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU), KPU Garut menegaskan bahwa mereka harus menunggu arahan dan instruksi resmi dari KPU Pusat sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dian menambahkan, “Meskipun Garut tidak masuk dalam daftar sengketa Pilkada, tetap saja kita harus menunggu instruksi dan surat resmi dari KPU Pusat. Biasanya, batas waktunya tiga bulan setelah pelaksanaan.”

Proses ini diperlukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan menghindari kesalahan dalam penanganan logistik pemilu.

Proses Pelelangan Transparan

Satu hal yang menjadi sorotan adalah proses pelelangan logistik pemilu yang rencananya akan dilakukan dengan transparansi maksimum. KPU Garut berencana untuk berkolaborasi dengan lembaga lelang resmi untuk memastikan proses ini bebas dari kecurangan atau penyalahgunaan. Logistik yang tidak layak untuk dilelang akan dimusnahkan dengan cara yang aman dan sesuai dengan regulasi.

Evaluasi Pasca Pilkada: Mengutamakan Transparansi

KPU Garut tidak hanya fokus pada logistik. Mereka juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), segala aspek dievaluasi untuk memastikan bahwa proses pemilu di masa depan dapat berjalan dengan lebih baik.

Dian menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek pemilu. Dengan segala langkah yang dilakukan ini, KPU Garut berusaha keras untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan. “Kami berkomitmen memastikan agar pemilu yang bersih, tertib, dan transparan tetap menjadi prioritas di Garut,” tambahnya.

Kesiapan Menunggu Arahan Resmi

Sambil menunggu arahan dan instruksi resmi dari KPU Pusat, seluruh logistik Pilkada masih tersimpan rapi dan aman di gudang KPU Garut. Keputusan untuk melelang atau memusnahkan akan diambil sesuai dengan pedoman yang diterima, dan KPU Garut berkomitmen untuk menjalankan semua proses secara terbuka dan akuntabel.

KPU berharap agar masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa semua langkah yang diambil ini demi kebaikan bersama, mendukung demokrasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Ke depan, diharapkan tidak hanya proses pemilu yang berjalan lancar, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan material dan sumber daya negara setelah proses politik usai.

Simak perkembangan lebih lanjut dari KPU Garut seputar langkah-langkah mereka terkait logistik Pilkada 2024 hingga keputusan akhir. Langkah antisipatif dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan menjadi bukti komitmen KPU Garut melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dengan berjalan secara hati-hati dan memastikan semua hal dilakukan berdasarkan instruksi resmi, KPU Garut menunjukkan dedikasi mereka dalam mengatur proses pemilu dengan profesionalitas dan integritas tinggi. Ini menjadi bukti bahwa KPU Garut siap dan sigap dalam menyesuaikan diri dengan arahan demi demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab di wilayah mereka.