Kemelut kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta tengah menjadi sorotan publik, setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Mengakibatkan antrean panjang di berbagai agen penjualan, kelangkaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi ini. Berbagai unggahan di platform media sosial, termasuk Instagram, memperlihatkan bagaimana warga Jakarta harus mengantre sejak pagi hari demi mendapatkan tabung gas yang terbatas jumlahnya. Salah satu akun yang menyebarkan berita ini adalah @infojkt24, yang menunjukkan antrean tertib warga meskipun agen gas belum dibuka.

“Bagaimana di wilayah kalian, apakah tabung gas 3 kg sudah mulai sulit didapatkan?” demikian tulis sebuah unggahan akun Instagram yang kemudian mendapatkan beragam respons dari warganet. Pertanyaan ini mencerminkan keresahan yang dirasakan masyarakat urban soal aksesibilitas energi sehari-hari.

Penjelasan Pemprov DKI Jakarta atas Kelangkaan Elpiji 3 Kg

Menanggapi keresahan masyarakat, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, memberikan keterangan resmi. Menurut Hari, kelangkaan terjadi karena adanya pengurangan kuota elpiji subsidi yang dialokasikan untuk Jakarta pada tahun 2025. "Kuota elpiji subsidi yang diusulkan untuk Jakarta pada 2025 lebih kecil dibandingkan realisasi penyaluran elpiji di 2024. Ada pengurangan sekitar 1,6 persen," papar Hari saat dihubungi oleh media, Selasa, 28 Januari 2025.

Perubahan dalam jumlah alokasi ini disebabkan oleh keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang tidak mengabulkan usulan kenaikan kuota dari Pemprov DKI. "Pemprov DKI mengusulkan kuota penyaluran lebih besar dari realisasi tahun lalu. Namun, kuota yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Migas tetap sesuai dengan keputusan mereka," tambah Hari.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, kuota elpiji subsidi 3 kg di Jakarta pada tahun 2025 adalah 407.555 metrik ton (MT), sementara realisasi penyaluran pada 2024 mencapai 414.134 MT. Perbedaan ini cukup signifikan dan menjadi penyebab utama antrian panjang di sejumlah wilayah ibu kota.

Faktor Libur Panjang Juga Berperan

Hari juga menyatakan bahwa libur panjang pada akhir Januari turut memiliki dampak terhadap pasokan gas elpiji bersubsidi. Pada hari libur besar, penambahan alokasi di luar kuota yang telah ditetapkan tidak bisa dilakukan. Akibatnya, distribusi pada 27 dan 29 Januari 2025 hanya mencapai sekitar 50 persen dari alokasi pada minggu sebelumnya. "Kondisi ini membuat distribusi gas pada hari-hari tersebut sedikit terganggu," ujarnya, menyebutkan hambatan operasional yang muncul akibat hari libur.

Ketersediaan Stok dan Solusi Pemprov

Meski terjadi kelangkaan, Hari memastikan bahwa stok gas elpiji subsidi di Jakarta masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia meyakinkan bahwa meskipun permintaan meningkat, distribusi gas tetap berjalan cukup lancar berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI. "Kesimpulan dari pengecekan di lapangan, penyaluran di wilayah DKI Jakarta hingga saat ini masih cukup. Namun, memang ada peningkatan permintaan yang membuat antrean terlihat lebih panjang," kata Hari.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov DKI kini berupaya menambah pasokan saat momen-momen kritis guna meminimalisir kelangkaan. Selain itu, langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait terus dilakukan untuk mengoptimalkan distribusi guna menghindari gejolak di masyarakat yang biasanya muncul karena isu ketidakstabilan pasokan bahan pokok.

Langkah Kedepan Mengatasi Kelangkaan

Untuk mengatasi masalah ini ke depannya, pemerintah dipandang perlu mengkaji ulang kebijakan alokasi kuota elpiji bersubsidi, terutama di wilayah metropolitan seperti Jakarta yang permintaan konsumsinya cenderung tinggi. Komunikasi serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan energi yang stabil.

Selain itu, upaya untuk menggali alternatif penggunaan energi bersih dan terbarukan juga dinilai perlu digenjot untuk mengurangi ketergantungan terhadap elpiji subsidi yang rentan terhadap fluktuasi pasokan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, mewabahnya berita kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta yang sukses menjadi perhatian nasional ini menggarisbawahi betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesiapsiagaan dalam mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang esensial. Pemprov DKI Jakarta terus mengawal serta melakukan evaluasi demi terciptanya kestabilan distribusi elpiji subsidi di ibu kota. Kelancaran distribusi elpiji 3 kg ini sangatlah vital, bukan hanya untuk kegiatan rumah tangga, tapi juga bagi keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang berdampak langsung pada ekonomi lokal.