JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan rezim masih hendak mengonsolidasikan data rekening khalayak.
Akan tetapi, kepemilikan rekening terdahulu tidak otomatis membuat seseorang keluar dari agenda tersebut.
"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah masyarakat yang telah memiliki rekening bank tetap akan memperoleh rekening baru dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Airlangga menjawab singkat.
"(Masyarakat yang punya rekening) Tetap dapat juga," ujarnya.
Agenda ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar segenap warga Indonesia mempunyai rekening bank.
Pemerintah memandang kepemilikan rekening menjadi landasan krusial guna memperluas inklusi keuangan sekaligus memudahkan distribusi aneka program pemerintah.
Sebelumnya, Airlangga telah mengabarkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan BRI dan BSI menyiapkan rekening bagi warga Indonesia.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata dari Sumbernya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026).
Pada penerapannya, pemerintah bakal memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data itu selanjutnya bakal dicocokkan dengan sistem pembayaran yang dipunyai Bank Indonesia (BI).
"Data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," ujar dari Sumbernya.
Lewat skema itu, pemerintah menaruh harapan distribusi bantuan sosial, subsidi, sampai beragam program layanan publik dapat terlaksana secara lebih berdaya guna, tepat sasaran, serta tersintesis dengan sistem pembayaran digital nasional.
