JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kabinet masih akan mengonsolidasikan data rekening publik.
Namun, kepemilikan rekening sebelumnya tidak otomatis membuat seseorang keluar dari program tersebut.
"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah masyarakat yang telah memiliki rekening bank tetap akan memperoleh rekening baru dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Airlangga menjawab singkat.
"(Masyarakat yang punya rekening) Tetap dapat juga," ujarnya.
Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank.
Pemerintah menilai kepemilikan rekening menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
Sebelumnya, Airlangga sudah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata dari Sumbernya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem pembayaran yang dimiliki Bank Indonesia (BI).
"Data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," ujar dari Sumbernya.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial, subsidi, hingga berbagai program layanan publik dapat dilakukan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital nasional.
