JAKARTA - Lonjakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) menuju aras di atas 7% berdaya muat menekan nilai pasaran portofolio SBN yang dipegang Bank Indonesia (BI).
Kendati demikian, himpitan itu belum seketika menjadi kerugian yang diwujudkan ataupun mengganggu pencatatan bank sentral.
Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, penguasaan BI atas SBN per September 2026 menggapai 27,77%, bersama angka nominal Rp 1.942,81 triliun.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengutarakan, kenaikan yield SBN jangka 10 tahun dari kisaran 6,99% sampai sempat menggapai 7,23% merefleksikan repricing pada pasar sekunder.
Walau begitu, yield sesudahnya berangsur turun kembali ke sekitar 7,10% pada Jumat (4/9/2026).
"Yield SBN di atas 7% memang menurunkan nilai pasar portofolio BI, tetapi perlu dibedakan antara unrealized loss dan realized loss," kata Irman kepada KONTAN dari Sumbernya, Minggu (6/9).
Peningkatan yield memicu harga obligasi merosot sehingga secara valuasi BI berpeluang membukukan unrealized loss.
Akan tetapi, sepanjang SBN tersebut tidak dilepas pada harga yang lebih murah, penurunan nilai itu belum bertransformasi menjadi kerugian yang direalisasikan.
Di sisi lain, BI senantiasa mendulang pemasukan dari kupon SBN yang dikuasainya.
Oleh sebab itu, susutnya nilai pasaran akibat naiknya yield tidak secara otomatis mengisyaratkan terjadinya aliran kas keluar ataupun kerugian kas bagi bank sentral.
Irman memandang kenaikan yield SBN saat ini belum menjadi persoalan gawat bagi pencatatan BI.
Secara mendasar, neraca bank sentral dipandang masih mempunyai bantalan yang memadai guna meredam gejolak valuasi aset.
Pada penghujung 2024, BI terdata menguasai aset sekitar Rp 4.421 triliun serta himpunan surplus senilai kira-kira Rp 364 triliun, mencakup cadangan umum sekitar Rp 286 triliun.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia masih berada di sekitar US$ 145 miliar per Juli 2026.
Demi meredam ancaman valuasi, BI sanggup mengatur jangka waktu serta susunan portofolio SBN.
Berdasarkan pendapat Irman, sinkronisasi antara BI dan pemerintah pun krusial agar lonjakan yield tidak membesar menjadi tekanan yang bersifat struktural di pasaran SBN.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat serupa.
Berdasarkan pandangannya, kemerosotan harga obligasi memang sanggup menggerus permodalan BI seandainya berlangsung dalam kurun waktu panjang.
Walakin, dampaknya tidak serta-merta terasa dikarenakan SBN pada umumnya sanggup dipertahankan sampai masa tempo.
"Obligasi tersebut biasanya dipegang sampai jatuh tempo sehingga tidak langsung mempengaruhi modal," kata David kepada KONTAN dari Sumbernya.
