KPR FLPP Jangka Waktu 40 Tahun Menunggu Aturan Teknis BP Tapera

KPR FLPP Jangka Waktu 40 Tahun Menunggu Aturan Teknis BP Tapera
KPR. ( sumber : net )

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) belum mulai mengalirkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan durasi sampai 40 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu membeberkan, institusinya masih menantikan ketentuan operasional dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebelum sanggup mulai menawarkan serta mendistribusikan KPR FLPP tenor 40 tahun.

"Belum, kami menunggu peraturan pelaksanaan dari BP Tapera," tutur Nixon kepada awak media, dikutip dari Sumbernya, Senin (7/9/2026).

Ia menguraikan, sekalipun ketetapan perihal jangka waktu KPR FLPP sampai 40 tahun telah disahkan, eksekusinya masih memerlukan regulasi teknis dari BP Tapera.

Di luar Peraturan Menteri Perumahan, Nixon menyebutkan lazimnya ada ketentuan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi pengelola program.

"Hari ini peraturan pelaksanaan dari BP Tapera yang kami tunggu," ucapnya dari Sumbernya.

Oleh karena itu, BTN sampai sekarang belum memasarkan produk KPR FLPP berdurasi 40 tahun kepada khalayak.

Tetapi, Nixon memproyeksikan bakal banyak warga yang tertarik terhadap program tersebut.

Lagi pula, ia merasa yakin kemunculan durasi hingga 40 tahun sanggup membantu menstimulasi ekspansi kredit BTN.

Oleh karena jangka waktu yang lebih panjang bakal menjadikan cicilan KPR bertambah murah sehingga mengerek kapasitas masyarakat dalam membeli hunian.

"Kami sangat yakin dengan adanya tenor lebih panjang itu akan menyebabkan kemampuan mengangsurnya lebih gampang, angsurannya turun," terang beliau dari Sumbernya.

Berdasarkan pandangan Nixon, penurunan besaran angsuran tersebut pada akhirnya mampu mendongkrak daya beli warga serta menjadikan kepemilikan rumah semakin ekonomis.

Sementara itu, KPR FLPP tenor 40 tahun diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal atau pembeli rumah perdana.

Nixon menggarisbawahi, warga yang telanjur memiliki rumah atas nama pribadi sama sekali tidak diizinkan mengikuti program tersebut.

Dari aspek permodalan, Nixon menjamin BTN mempunyai ruang gerak guna menopang distribusi KPR FLPP itu.

Dikarenakan, skema FLPP memperoleh sokongan anggaran dari negara.

"Kalau FLPP ada dananya, 75% dari negara. Jadi rasanya bisa," pungkas Nixon dari Sumbernya.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index