JAKARTA - Pemerintah Indonesia memastikan, efisiensi belanja negara akan terus dilakukan, meski terjadi kenaikan rencana anggarannya sebesar 3,9% dibanding outlook realisasi belanja negara 2026.
Di dalam RAPBN 2027 rencana anggaran belanja pemerintah menggapai Rp4.097,2 triliun.
Efisiensi belanja itu menurut pemerintah bakal dijalankan dengan tetap memastikan kebutuhan prioritas masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan sanggup terpenuhi.
"Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dari Sumbernya dalam kegiatan UBS Indonesia Macro Tour, dikutip dari keterangannya, Selasa (1/9/2027).
Adapun belanja yang menjadi sorotan di antaranya perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah.
Kebijakan transfer ke daerah pemerintah pastikan pula memerhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyesuaian belanja guna mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah.
Melalui pengelolaan tersebut, pemerintah menetapkan target defisit APBN 2027 sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto.
Menurut Suahasil dari Sumbernya, pengendalian defisit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sekaligus menaikkan kualitas APBN.
"Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran," kata Suahasil dari Sumbernya.
Di samping menjaga efisiensi belanja, pemerintah terus memacu pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi penguatan penerimaan negara.
Di dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi dipatok mencapai 6 persen.
Pertumbuhan itu diharapkan bersumber dari sejumlah komponen, antara lain konsumsi masyarakat yang diproyeksikan tumbuh sekitar 5,4 persen, konsumsi pemerintah sebesar 5,6 persen, investasi setidaknya 7 persen, serta ekspor sebesar 7,5 persen.
"Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara," ujar Suahasil dari Sumbernya.
Demi mendukung hal tersebut, pemerintah terus melaksanakan penguatan administrasi perpajakan lewat pemanfaatan teknologi.
Penerapan Coretax menjadi salah satu bagian dari usaha meningkatkan kualitas administrasi serta kepatuhan perpajakan.
Menurut Wakil Menteri Keuangan dari Sumbernya, perbaikan administrasi perpajakan lewat Coretax telah memberikan andil terhadap kenaikan penerimaan pajak.
Penerapan Coretax secara penuh pada 2026 juga diharapkan terus mengalami perbaikan pada tahun berikutnya, khususnya dalam mendongkrak kepatuhan wajib pajak.
"Coretax akan terus diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan," tuturnya.
Di samping peningkatan kepatuhan, pemerintah pun memandang pentingnya memperluas basis pajak.
Pengembangan sektor mineral serta hilirisasi industri menjadi salah satu bidang yang dinilai mempunyai potensi buat memperluas basis ekonomi dan perpajakan Indonesia.
"Kami meyakini bahwa hilirisasi ekstraksi mineral dan hilirisasi industri pertambangan merupakan kunci untuk memperluas basis pajak di masa depan," ujar Wakil Menteri Keuangan dari Sumbernya.
Adapun total target pendapatan negara di dalam RAPBN 2027 senilai Rp3.426 triliun atau naik 6,8% dibanding target APBN 2026.
Terdiri atas penerimaan perpajakan diproyeksikan tumbuh 12,1% dikontraskan dengan outlook tahun 2026, dengan nilai Rp2.908 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp517,4 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun.
"Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 3%, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9%, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu," ujar Wakil Menteri Keuangan dari Sumbernya.
