YOGYAKARTA - Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, mendorong masyarakat menyusun APBN tandingan sebagai instrumen untuk mengawasi sekaligus mengkritisi arah kebijakan anggaran pemerintah.
Gagasan tersebut disampaikan Bhima bersamaan dengan seruan membentuk Front Persatuan Nasional sebagai wadah konsolidasi berbagai elemen gerakan masyarakat.
Bhima menilai masyarakat selama ini belum banyak dilibatkan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran negara.
Kondisi itu dinilai semakin problematis ketika sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), memperoleh alokasi anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
"Jadi apakah kita akan diam? Pajak kita, uang kita di bank digunakan untuk proyek-proyek yang bisa berakhir jadi proyek mangkrak, proyek bancakan untuk pemenangan 2029. Apakah kita rela? Jelas enggak lah. Itu suaranya, kan?" kata Bhima di kompleks Serangan Umum 1 Maret Titik Nol Yogyakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Bhima, APBN tandingan dibutuhkan agar masyarakat memiliki alat untuk membandingkan prioritas belanja negara dengan kebutuhan yang dirasakan publik.
Ia menilai penyusunan anggaran selama ini belum cukup membuka ruang bagi masyarakat untuk menentukan sektor mana yang seharusnya mendapat prioritas.
"Padahal anggaran yang paling penting hari ini dan banyak dicabut gara-gara desil-desil yang enggak jelas, anaknya tukang becak tiba-tiba dicabut beasiswanya karena bapaknya dianggap orang super kaya," ujarnya.
Bhima juga mengkritik struktur belanja pemerintah yang menempatkan sejumlah program dengan anggaran besar di tengah berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut besaran anggaran, melainkan juga menyentuh pertanyaan mengenai kelompok atau kepentingan yang menjadi prioritas dalam kebijakan negara.
Selain menyoroti penerimaan pajak, Bhima turut mengkritik skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor perbankan karena memanfaatkan dana simpanan masyarakat untuk penyaluran kredit.
Selain APBN tandingan, Bhima menyerukan pembentukan Front Persatuan Nasional sebagai wadah konsolidasi berbagai elemen gerakan, mulai dari mahasiswa, akademisi hingga tahanan politik.
Menurutnya, wadah tersebut diperlukan untuk membagi peran dalam gerakan, mulai dari merumuskan kebijakan, menjaga gerakan akar rumput, hingga mendorong kampus lebih berani menyuarakan kritik.
"Apa yang kami butuhkan hari ini dan kenapa menjadi otokritik gerakan tidak pernah membesar, gerakan hanya sekadar tuntutan dan tuntutan, karena kami tidak punya yang namanya Front Persatuan Nasional," ujarnya.
