JAKARTA - Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dipandang terus memperlihatkan performa yang kokoh sebagai salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari bidang fiskal.
Para pengamat ekonomi berpendapat, keajegan tersebut berpotensi semakin kokoh sejalan dengan pembaruan tata kelola BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Berlandaskan catatan perusahaan per Juli 2026, sepanjang kuartal I 2026 BRI mencatatkan akumulasi setoran kepada negara secara konsolidasian senilai Rp 8,1 triliun.
Prestasi itu meneruskan tren menggembirakan, di mana setoran pajak BRI senantiasa menembus angka melebihi Rp 50 triliun per tahun selama rentang waktu 2023–2025.
Pakar ekonomi sekaligus Direktur Program Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah berpandangan bahwa andil perpajakan BRI ialah satu di antara keunggulan yang sukar disamai oleh bank-bank lain di Indonesia.
"BRI memberikan kontribusi pajak terbesar di industri keuangan. Hal ini menurut saya merupakan keunggulan BRI yang tidak bisa disaingi oleh bank-bank lain, bahkan oleh bank-bank besar lainnya seperti Mandiri dan BCA," ujar Piter dari Sumbernya.
Berdasarkan keterangannya, keunggulan itu disokong oleh pangkalan pelanggan BRI yang amat masif, menggapai lebih dari 70 juta nasabah yang merata hingga pelosok wilayah, dengan bagian terbesar berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Dengan basis nasabah yang begitu luas tersebut, BRI bisa terus menjaga sumber dana murah yang pada akhirnya menghasilkan tingkat laba yang begitu tinggi. Kontribusi pajak BRI yang besar utamanya disebabkan oleh laba BRI yang tinggi, di samping tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang juga terjaga dengan baik," jelasnya dari Sumbernya.
Menyinggung keberadaan BRI di bawah pengawasan Danantara, Piter menilai pembaruan tata kelola yang tengah bergulir berpotensi kian mengokohkan kedudukan penting BRI di dalam menyumbang kepada negara.
"Konsistensi BRI menyetor pajak sudah berlangsung sebelum Danantara terbentuk. Namun, transformasi tata kelola yang dilakukan Danantara berpotensi meningkatkan posisi dan peran strategis BRI dalam menyetor pajak kepada negara. Saya kira BRI bisa menjadi model atau percontohan bagi BUMN dalam berkontribusi terhadap penerimaan negara," katanya dari Sumbernya.
Kewajiban fiskal yang dibayarkan BRI mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, PPh Badan, sampai pajak daerah.
Penilaian tersebut seirama dengan arah perombakan yang diutarakan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria.
Menurut pemaparannya, bank-bank milik negara yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senantiasa menampakkan rapor biru seiring penerapan program pembaruan Danantara.
"Kinerja bank Himbara yang positif menjadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif dan kerakyatan, termasuk industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, UMKM, serta berbagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional," ujar Dony dari Sumbernya.
Di samping andil terhadap pendapatan negara, Piter turut memandang bahwa digitalisasi yang dijalankan BRI hingga ke tingkat bawah semakin memperkuat pembiayaan sektor produktif, utamanya UMKM.
Berdasarkan pandangannya, pelebaran transaksi digital lewat QRIS serta bertambahnya kuantitas merchant pada ekosistem UMKM BRI ikut mendongkrak ketepatan perekonomian nasional.
"Dengan basis nasabah lebih dari 70 juta yang mayoritas UMKM, BRI memegang posisi strategis dalam percepatan digitalisasi. Hasil riset Prasasti membuktikan bahwa digitalisasi sektor UMKM mampu mengurangi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau meningkatkan efisiensi perekonomian nasional secara keseluruhan," tutup Piter dari Sumbernya.
