JAKARTA – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai tantangan fiskal Indonesia berpotensi meningkat pada semester II 2026 meski kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada enam bulan pertama tahun ini menunjukkan perbaikan.
Itu disampaikan Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet dalam paparan CORE Mid Year Economic Review 2026.
Yusuf mengatakan rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I 2026 turun menjadi 0,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 0,84 persen.
Menurutnya, capaian tersebut didorong oleh membaiknya penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.
“Kalau yang diukur itu rasio defisit anggaran terhadap PDB, itu mengalami penurunan di semester pertama tahun ini,” ujar Yusuf, dari Sumbernya.
Ia menjelaskan peningkatan penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh membaiknya sistem administrasi perpajakan setelah berbagai kendala Coretax mulai berkurang, tetapi juga didukung kenaikan harga komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel.
BACA JUGA: Menkeu Ungkap Pendapatan Negara Capai Rp1.459,4 Triliun, Defisit APBN Tetap Terjaga BACA JUGA: Banggar DPR Tegaskan APBN 2026 Kuat, Tak Perlu Naikkan Harga BBM Seperti Usulan JK Namun, Yusuf mengingatkan bahwa perbaikan tersebut berpotensi hanya berlangsung sementara.
Menurutnya, semester II akan menghadapi sejumlah tekanan yang dapat memengaruhi kondisi APBN.
“Di balik capaian positif yang kami diskusikan, terutama di semester pertama ini, ada potensi perbaikan ini hanya bersifat sementara,” katanya, dari Sumbernya.
Ia menjelaskan salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan melambatnya harga komoditas pada paruh kedua tahun ini.
Selain itu, pemerintah diperkirakan menghadapi kenaikan belanja subsidi apabila harga minyak dunia tetap berada di atas asumsi APBN.
CORE Indonesia juga menyoroti potensi meningkatnya pembayaran restitusi pajak kepada wajib pajak.
Yusuf menilai kondisi tersebut dapat mengurangi penerimaan negara pada semester II sehingga ruang fiskal menjadi lebih terbatas.
