JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan, pihak pemerintah terus mengupayakan pemenuhan sasaran pengucuran 350.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai penghujung 2026.
Suatu elemen pemicu percepatan penyerapan tersebut diproyeksikan bersumber dari proyek rumah susun (rusun) subsidi pada kawasan Meikarta sebanyak 141.000 unit.
Mengutip keterangan Maruarar, pihak pemerintah tetap yakin mengejar sasaran tersebut dengan mengandalkan pengucuran hunian tapak maupun hunian bertingkat yang sama-sama terintegrasi dalam Program 3 Juta Rumah melalui skema FLPP.
"Kami berusaha yang terbaik, kan kami berharap nanti misalnya lompatan itu salah satunya dari Meikarta yaitu rumah susun," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026) malam.
Sebelumnya, pihak pemerintah mengantongi kesanggupan hibah tanah mencakup 31,3 hektare (ha) kepunyaan PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) guna menyokong Program 3 Juta Rumah.
Prosesi penandatanganan kesanggupan hibah dieksekusi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan P Roeslani, serta perwakilan Lippo Group bertempat di Wisma Danantara, Jakarta, pada 29 Juni 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan, hibah tanah itu diproyeksikan memacu percepatan pemenuhan sasaran Program 3 Juta Rumah.
"Saya senang ada program seperti ini karena 141.000 unit bisa dibangun. Karena sebelumnya targetnya jauh terus. Mudah-mudahan dengan (proyek rusun subsidi Meikarta) ini, 3 juta rumah nanti 2028 bisa tercapai," katanya beberapa waktu lalu, dikutip dari Sumbernya.
Purbaya mengimbuhi, kesanggupan tersebut merupakan wujud kolaborasi pemerintah bersama kalangan dunia usaha guna memperlebar keterjangkauan publik atas tempat tinggal layak.
Kekayaan seluas 31,3 ha itu diproyeksikan dilimpahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara selaku penyertaan modal negara (PMN) guna dikelola melalui proses bisnis tanpa membebani APBN.
Di sisi lain, pihak pemerintah bakal menggelar akad massal 62.000 KPR Sejahtera FLPP, penyerahan kunci rumah subsidi, beserta akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berakumulasi Rp880 miliar yang dikomandoi Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026.
Agenda tersebut menjadi akad massal KPR FLPP ketiga yang dilangsungkan pemerintah, usai tempo hari dieksekusi bagi 26.000 unit di Cileungsi, Jawa Barat, pada 29 September 2025 serta 50.030 unit di Serang, Banten, pada 20 Desember 2025.
Sementara itu sampai 23 Juli 2026, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendokumentasikan pencapaian pengucuran KPR Sejahtera FLPP menembus 111.537 unit rumah disertai besaran pembiayaan Rp 13,874 triliun.
Pencapaian tersebut sebanding sekitar 31,9% dari sasaran pengucuran 350.000 unit pada tahun ini.
Kendati konsisten naik, pencapaian tersebut terhitung lebih rendah bila disandingkan kurun waktu yang identik tahun lalu.
Mendekati 16 Juli 2025, pencapaian pengucuran KPR FLPP terdata sejumlah 129.773 unit rumah.
Atas dasar itu, pencapaian sampai 23 Juli 2026 tercatat lebih rendah mendekati 18.236 unit atau melorot sekitar 14%.
Penurunan turut tercermin pada performa paruh pertama tahun ini.
Sampai penutupan Juni 2026, pengucuran FLPP menyentuh 91.522 unit, sedangkan pada kurun waktu yang identik pada 2025 menyentuh 120.976 unit.
Atas dasar itu, pencapaian semester I/2026 melorot sekitar 24,35% secara tahunan (yoy).