JAKARTA - Jajaran eksekutif telah mengesahkan pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% secara selamanya bagi para pelaku bisnis yang mengantongi omzet tertinggi Rp4,8 miliar dalam satu tahun.
Langkah hukum ini diresmikan lewat produk hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 demi memberikan jaminan perlindungan usaha sekaligus memacu roda pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan.
Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, menjelaskan bahwa regulasi anyar ini memperpanjang fasilitas perpajakan yang sudah ada, alih-alih menambah beban bagi pelaku usaha.
"PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak menambah beban pajak dan tidak mencabut hak-hak UMKM secara mendadak. Kebijakan ini justru memperpanjang fasilitas perpajakan bagi UMKM," ujar Reghi saat konferensi pers di Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
Regulasi yang berjalan sejak 22 April 2026 tersebut memberlakukan tarif PPh Final 0,5% tanpa batasan waktu untuk wajib pajak orang pribadi, koperasi, serta perseroan perorangan beromzet tahunan paling banyak Rp4,8 miliar.
Dalam produk hukum terdahulu, masa pemanfaatan insentif ini dibatasi paling lama tujuh tahun saja. Lewat ketetapan paling baru, para pegiat usaha tidak perlu lagi merasa risau terhadap masa kedaluwarsa dari tarif murah ini.
Di samping hal tersebut, ketentuan insentif berupa pembebasan pungutan bagi pelaku usaha mikro yang omzet tahunannya berada di bawah Rp500 juta dipastikan tetap dipertahankan.
Kebijakan ini digulirkan untuk memberikan kesempatan emas bagi pelaku usaha mikro agar dapat berkembang dengan cepat, sekaligus menegakkan asas keadilan fiskal yang diselaraskan dengan kekuatan finansial para pelaku usaha.
"Pembebasan pajak ini diberikan untuk memberikan ruang tumbuh bagi usaha mikro dan mendukung UMKM agar bisa naik kelas," tuturnya.
Meski memberikan kelonggaran finansial, skema pengawasan ketat tetap diaktifkan demi membendung tindakan manipulasi seperti pemecahan entitas bisnis secara ilegal demi berburu tarif murah ini.
Berdasarkan data dari otoritas fiskal pada 2024, terdeteksi sekitar 17,21% atau sebanyak 93.260 wajib pajak dari total keseluruhan 542 ribu pelaku UMKM terindikasi memecah struktur usaha mereka.
Siasat pemisahan unit usaha tersebut sengaja dijalankan agar setiap cabang baru memiliki catatan omzet di bawah rentang Rp4,8 miliar, sehingga tetap berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5%.
Pihak otoritas menegaskan bahwa jika ditinjau dari skala kemampuan finansial, kelompok bisnis tersebut sebetulnya sudah masuk kategori wajib pajak dengan tarif normal.
"Praktik tersebut mengurangi efektivitas kebijakan afirmasi bagi UMKM sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi rakyat," ungkap Reghi.
Aksi pembagian unit usaha tersebut ditaksir mengakibatkan hilangnya potensi pemasukan kas negara hingga menembus angka puluhan triliun rupiah.
Guna mengoptimalkan pemahaman mengenai implementasi aturan baru ini, lembaga kementerian terkait menggulirkan program asistensi khusus berupa penyediaan layanan konsultasi perpajakan gratis selama enam jam.
Saluran informasi dan ruang diskusi juga dibuka lewat platform elektronik resmi agar para pelaku usaha dapat mempelajari mekanisme PPh Final 0,5% secara lebih praktis dan fleksibel.
Pemberlakuan regulasi baru ini diharapkan mampu membentuk ekosistem niaga yang sehat, mendongkrak kepatuhan pajak, serta mencetak sektor UMKM yang lebih kokoh dan berdaya saing tinggi.
"Kami akan terus memperkuat program pemberdayaan melalui akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan daya saing agar UMKM semakin tumbuh dan naik kelas," ujar Reghi.
