KUPANG – Kabar baik bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk mempunyai rumah subsidi. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan bagi para calon pembeli perumahan bersubsidi yang sebelumnya sempat mempunyai rekam jejak kredit bermasalah, asalkan seluruh sisa tunggakan telah dibayarkan dan status pinjamannya tidak masuk kelompok hapus buku.
Melalui penerapan kebijakan tersebut, para debitur dengan catatan riwayat kolektibilitas 1 hingga kolektibilitas 5 yang sudah menuntaskan kewajibannya kini bisa langsung mengurus proses Kredit Pemilikan Rumah subsidi.
Masyarakat saat ini tidak diwajibkan lagi menanti masa pemulihan kelayakan kredit selama jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun seperti ketentuan yang diterapkan pada masa sebelumnya.
Langkah kebijakan teranyar ini dinilai bakal sangat menolong kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kerap terhambat oleh faktor riwayat kredit. Kendala administratif semacam ini utamanya banyak dipicu oleh maraknya penggunaan layanan pinjaman online di tengah kehidupan masyarakat.
Pada kenyataannya, banyak warga yang sebetulnya mempunyai kapasitas finansial serta ketertarikan untuk membeli hunian subsidi, namun mereka gagal mendapatkan persetujuan pembiayaan karena pernah terlambat membayar utang.
Bahkan setelah melunasi kewajiban keuangan tersebut, mereka masih harus menunggu dalam periode waktu tertentu sebelum diperbolehkan mengajukan KPR kembali.
Dengan berjalannya aturan yang paling baru ini, masyarakat yang sudah membereskan semua sisa tunggakan dapat secepatnya memproses kelengkapan administrasi pembelian rumah subsidi tanpa harus menanti masa pembersihan nama kredit yang memakan waktu panjang.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperlebar akses dan keterjangkauan pemilikan hunian bagi masyarakat luas. Di samping itu, regulasi ini digulirkan guna menyokong target pemerintah dalam memangkas angka backlog perumahan di Indonesia.
Langkah strategis tersebut sekaligus dipandang memberikan sebuah kesempatan kedua bagi warga yang pernah menghadapi masalah keuangan. Melalui skema ini, mereka bisa memperoleh kembali akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak.
