JAKARTA - Implementasi sistem administrasi perpajakan baru berbasis digital, Coretax, mulai menunjukkan dampak nyata terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hingga 30 April 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 13.056.881 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah disampaikan oleh wajib pajak.
Capaian tersebut menjadi penutup periode pelaporan tahunan sekaligus menandai fase penting transformasi administrasi perpajakan nasional melalui implementasi sistem baru tersebut.
Sistem digital ini dikembangkan untuk mengintegrasikan proses administrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu platform guna memperkuat akurasi data.
Jumlah pelaporan yang tetap tinggi di tengah proses transisi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terus terjaga secara konsisten.
Tingginya angka pelaporan SPT ini juga memberi sinyal positif terhadap penerimaan negara di masa mendatang dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pemaparannya mengatakan program baru tersebut sudah memberikan dampak yang amat bagus bagi perekonomian Indonesia.
“Jadi Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana-sini dan sudah kami perbaiki dan sekarang sudah cukup baik, ke depan kami perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali. Jadi program yang sekarang akan kami perbaiki dan kami perkuat terus supaya kelemahannya semakin berkurang, terutama bagian interface dengan masyarakat,” tutur Purbaya.
Pengawasan pajak kini dinilai lebih terukur dan tepat sasaran seiring dengan kenaikan nilai SPT Tahunan Kurang Bayar yang melonjak secara signifikan.
Berdasarkan data perpajakan, sebaran total pengisian instrumen tersebut hingga akhir April 2026 meliputi kategori sebagai berikut:
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebanyak 10,74 juta SPT
Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 1,43 juta SPT
Wajib Pajak Badan sebanyak 874 ribu SPT
Kenaikan nilai SPT Kurang Bayar untuk kelompok karyawan tumbuh sebesar 83%, sedangkan kelompok non-karyawan melonjak sebesar 949% menjadi Rp3,02 triliun.
Sementara itu, untuk kelompok badan usaha mencatatkan pertumbuhan sebesar 18% dengan nilai capaian yang berhasil dikumpulkan berada pada angka Rp50,21 triliun.
Lonjakan tersebut terjadi karena sistem baru ini mampu meminimalkan praktik pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya lewat penarikan data otomatis.
“Jadi basically sistem Coretax ini bagus. Karena Anda tidak usah memasukkan SPT sendiri kan. Dia menarik dari tempat lain sekaligus dan dikonsolidasi langsung,” terangnya.
Pemerintah menegaskan akan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan terintegrasi ini seiring dengan tingginya volume pengguna layanan di lapangan.
“SPT Tahunan berjalan dengan lebih efektif dibanding tahun lalu, dan sekarang kami terus perbaiki ke depan,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa reformasi digital ini membuat laporan perpajakan nasional menjadi jauh lebih akurat dari sebelumnya.
“Jumlah SPT yang kurang bayar yang terealisasi meningkat sangat pesat. Jadi kualitas SPT yang disampaikan itu meningkat seiring dengan perbaikan sistem Coretax kami,” ujar Bimo.
Penerimaan laporan SPT lebih bayar pada kelompok badan usaha dinilai sebagai hal yang wajar dalam skema penghitungan mandiri oleh wajib pajak.
“Lebih Bayar merupakan implementasi dari sistem self-assessment wajib pajak yang menghitung sendiri, membayar, melaporkan sendiri. Jadi ini merupakan hal yang biasa, nanti SPT lebih bayar tersebut akan kami scrutiny, kami lanjutkan dengan pemeriksaan sebelum kami berikan hak restitusinya,” ujar Bimo.
Ke depan, otoritas perpajakan akan terus memperkuat validitas serta integrasi data agar sistem pengawasan keuangan negara berjalan semakin optimal.
“Berikutnya tentu kami terus mengembangkan Coretax dengan perbaikan kualitas dan integrasi data sehingga pengawasan bisa menjadi lebih baik,” pungkas Bimo.
