JAKARTA - Jajaran pimpinan tertinggi negara menyosialisasikan serangkaian sasaran penting dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Pemaparan rencana ini dilangsungkan tatkala menghadiri Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.
Otoritas negara menetapkan target laju ekspansi ekonomi nasional bertengger pada level 5,8% hingga 6,5% di periode 2027 mendatang.
Skema ini disiapkan sebagai tumpuan awal demi mewujudkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada kurun waktu 2029 esok.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan bahwa strategi finansial dan kebijakan fiskal yang digulirkan bakal dikonsentrasikan demi merawat stabilitas sekaligus mengatrol tingkat kemakmuran masyarakat secara konkret.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,”
Bila ditinjau dari kacamata anggaran, pemerintah membidik perolehan pendapatan negara dalam APBN 2027 berada pada rentang 11,82% hingga 12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di lain sisi, pemetaan belanja negara diestimasikan bergulir pada kisaran 13,62% hingga 14,80% PDB demi mendanai aneka program prioritas nasional serta agenda strategis lainnya.
Supaya kondisi kas negara tetap terjaga sehat, pemerintah berkomitmen mengendalikan tingkat defisit APBN 2027 di rentang 1,80% sampai batas atas 2,40% PDB.
Pimpinan negara pun menggarisbawahi komitmen kuat dari pihak pemerintah untuk mengikis angka defisit tersebut secara bertahap.
“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,”
Pada sektor moneter dan lalu lintas keuangan, otoritas memproyeksikan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) untuk jangka waktu 10 tahun akan bergerak pada kisaran 6,5% hingga 7,3%.
Sementara itu, pergerakan nilai konversi rupiah diperkirakan akan bergulir dalam rentang harga Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,”
Pihak eksekutif juga mematok target agar pergerakan inflasi tetap terkendali dalam rentang angka 1,5% hingga 3,5%.
Mengenai sektor energi, nilai minyak mentah Indonesia diestimasikan bertengger pada level 70 sampai 95 dolar Amerika Serikat per barel.
Untuk target lifting minyak bumi dipatok sebesar 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan target lifting gas bumi ditargetkan pada kisaran 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Tidak melulu terfokus pada angka ekspansi ekonomi, pemerintah ikut membidik perbaikan yang nyata pada indikator kesejahteraan masyarakat luas.
Persentase kemiskinan ditargetkan melorot mengarah ke level 6,0% sampai 6,5%, yang bermakna lebih rendah bila disandingkan dengan target terdahulu pada rentang 6,5% hingga 7,5%.
Beriringan dengan itu, persentase pengangguran terbuka diproyeksikan menciut menjadi 4,30% hingga 4,87% dari sasaran awal yang bertengger di angka 4,44% sampai 4,96%.
Otoritas negara juga berupaya keras agar rasio Gini dapat berangsur membaik mengarah ke posisi 0,362 hingga 0,367.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kami perjuangkan untuk terus menyempit,”
Untuk sektor pembangunan kualitas sumber daya manusia, indeks modal manusia diharapkan dapat merangkak naik mengarah ke posisi 0,575 dari angka sebelumnya yang sebesar 0,570.
Target indeks kesejahteraan petani juga dipatok merangkak naik menuju angka 0,8038 dari posisi sebelumnya yang bernilai 0,7731.
Pimpinan negara turut memberikan perhatian pada perolehan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dilaporkan telah menyentuh titik tertinggi sepanjang sejarah pada posisi 126.
“Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kami perjuangkan untuk bisa kami tingkatkan lagi,”
Bukan hanya itu, pihak pengelola negara membidik kenaikan porsi lapangan kerja untuk sektor formal menuju level 40,81% pada 2027, meningkat dari posisi 35,00% pada 2026.
Menurut penuturan pimpinan negara, pembukaan pos pekerjaan dalam skala yang masif bakal menjadi keliru satu konsentrasi utama yang digarap pemerintah dalam periode beberapa tahun ke depan.
