JAKARTA - Sejumlah asosiasi pengembang perumahan memberikan dukungan penuh terhadap penerapan skema Kredit Pemilikan Rumah atau KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dengan jangka waktu tenor hingga 40 tahun.
Kebijakan tersebut dinilai sangat strategis untuk memperluas akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dalam memiliki hunian layak sekaligus menekan angka defisit atau backlog perumahan nasional.
Langkah memperpanjang durasi pinjaman ini dipandang sebagai jalan konstruktif untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan rumah domestik yang saat ini diperkirakan mencapai kisaran 9,9 juta hingga 15 juta unit.
Durasi masa kredit yang jauh lebih lama secara otomatis akan memotong beban pengeluaran rutin bulanan masyarakat kelas bawah secara signifikan.
"Panjangnya tenor ini akan menurunkan angsuran, sehingga semakin banyak masyarakat untuk bisa mengakses rumah itu," ujar pimpinan asosiasi usaha properti nasional.
Dampak positif dari penerapan skema finansial ini juga dirasakan langsung pada penurunan nilai cicilan periodik yang harus disetorkan oleh pihak konsumen.
Terdapat ilustrasi penurunan angka kredit yang cukup tajam dan menguntungkan bagi para pemohon KPR bersubsidi ke depan.
"Yang dulu angsurannya Rp1,1 juta sampai Rp1,2 juta, ketika 40 tahun tinggal Rp700 ribuan," katanya.
Rancangan skema ini memang disiapkan secara khusus untuk menjangkau kelompok pekerja dengan pendapatan rendah, termasuk para pelaku sektor pertanian yang rata-rata upahnya berada di angka Rp2,43 juta per bulan.
Dengan patokan nilai angsuran di kisaran angka Rp700 ribuan, maka beban pembayaran kredit bulanan hanya memakan porsi sekitar 30 hingga 33 persen dari total pendapatan mereka.
Jangka waktu kredit hingga 40 tahun ini nantinya akan diposisikan sebagai salah satu opsi opsi finansial yang fleksibel bagi masyarakat luas.
"Nanti tetap dikasih pilihan masyarakat apakah mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun," pungkas pejabat kementerian perumahan.
Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran pembiayaan sebanyak 350 ribu unit rumah subsidi melalui optimalisasi program FLPP pada periode tahun 2026.
Berdasarkan data pemodelan keuangan dari badan pengelola tabungan perumahan, simulasi untuk produk hunian bersubsidi zona 1 dengan patokan harga dasar senilai Rp166 juta menunjukkan penurunan cicilan yang progresif sesuai dengan pilihan masa tenor yang diambil oleh konsumen.
