JAKARTA - Wilayah timur Indonesia menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, dan Papua menjadi salah satu daerah dengan potensi perikanan terbesar di Tanah Air.
Namun, besarnya sumber daya tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap ekspor nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merancang langkah strategis yang lebih terarah guna memaksimalkan potensi tersebut.
Papua memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, namun kontribusinya bagi nilai ekspor nasional perlu dioptimalkan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah terus menyusun strategi terintegrasi, dari hulu hingga hilir, guna mendorong peningkatan ekspor ikan, sekaligus memperkuat ekonomi biru di wilayah timur Indonesia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Iman Djuniawal mengatakan potensi hasil laut Papua mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun, terutama dari wilayah perairan utara yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717.
Potensi tersebut mencerminkan kekayaan sumber daya ikan yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan ekspor.
Infrastruktur Jadi Tantangan Utama Pengembangan Ekspor
Salah satu persoalan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur perikanan. Hingga saat ini, Papua belum memiliki pelabuhan perikanan berskala besar yang mampu menampung kapal bertonase tinggi, sekaligus dilengkapi fasilitas ruang pendingin yang memadai.
Akibatnya, sebagian besar hasil tangkapan dari perairan Papua justru didaratkan di luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
Kondisi ini berdampak pada hilangnya nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Selain itu, ketergantungan pada daerah lain juga membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan kurang efisien.
"Selama ini hasil tangkapan belum sepenuhnya didaratkan di Papua karena keterbatasan fasilitas. Padahal jika proses dilakukan di daerah, nilai tambahnya akan jauh lebih besar," ujar Iman.
Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah mendorong penguatan infrastruktur melalui pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi di Kota Jayapura, menjadi pusat perikanan modern yang terintegrasi.
Saat ini, PPI Hamadi hanya berfungsi sebagai lokasi bongkar muat hasil tangkapan nelayan, namun ke depan dirancang mencakup pengolahan, distribusi, hingga pusat transaksi.
Dengan luas lahan yang terbatas sekitar dua hektare, maka pengembangan PPI itu dilakukan secara vertikal agar mampu mengakomodasi berbagai aktivitas dalam satu kawasan. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keterbatasan ruang, sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi di sektor perikanan.
Peningkatan Kapasitas Nelayan dan Target Produksi
Meskipun demikian, tantangan tidak hanya datang dari sisi infrastruktur. Data menunjukkan sekitar 90 persen nelayan di kawasan tersebut masih merupakan nelayan tradisional, dengan jumlah mencapai 1.181 orang, termasuk 256 nelayan Orang Asli Papua (OAP).
Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kapasitas produksi, baik dari sisi volume maupun konsistensi pasokan.
Padahal, pasar ekspor menuntut ketersediaan produk dalam jumlah besar dan berkelanjutan dengan standar kualitas yang ketat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas nelayan melalui bantuan alat tangkap, pelatihan, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, sekaligus memperbaiki kualitas hasil tangkapan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi untuk mencapai target produksi perikanan Papua pada 2026 yang ditetapkan sebesar 230 ribu ton.
Target ini mencakup sektor perikanan tangkap maupun budi daya yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus ekspor. Bagi pemerintah daerah, peningkatan produksi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas serta keberlanjutan sumber daya.
Penguatan Hilirisasi dan Standar Mutu Ekspor
Selain penguatan di sektor hulu, pembangunan pelabuhan perikanan berskala besar menjadi strategi utama dalam memperkuat rantai pasok. Pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi pusat logistik perikanan yang terintegrasi, mulai dari pendaratan, penyimpanan, hingga distribusi.
Karena itu, Papua membutuhkan pelabuhan besar yang mampu menampung kapal bertonase tinggi dan dilengkapi fasilitas modern. Dengan adanya pelabuhan tersebut, proses distribusi dapat berjalan lebih efisien, sehingga produk perikanan Papua mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara lebih optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong hilirisasi produk perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah. Selama ini, sebagian besar produk yang diekspor masih berupa bahan mentah, dengan nilai jual yang relatif rendah.
Melalui pengolahan, produk perikanan dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini terlihat dari ekspor perdana 17,8 ton tuna olahan ke Amerika Serikat yang dilepas oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen.
Produk yang diekspor meliputi frozen yellowfin loin, ground meat, hingga poke cube, dengan nilai mencapai sekitar Rp1,9 miliar. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa produk perikanan Papua memiliki daya saing di pasar global.
Ekspor olahan itu menjadi bukti bahwa potensi laut Papua mampu menembus pasar internasional. Dalam mendukung peningkatan ekspor, aspek jaminan mutu menjadi faktor yang sangat penting.
Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Jayapura Fitriah Haji Ali menjelaskan bahwa pengawasan mutu dilakukan secara menyeluruh, dari hulu, hingga hilir.
Produk perikanan yang akan diekspor wajib memenuhi standar internasional, seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta berbagai sertifikasi lainnya. Standar ini menjadi syarat utama agar produk dapat diterima di pasar global.
Pengawasan untuk pasar ekspor itu mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari penangkapan, hingga distribusi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwiharniati menegaskan bahwa karantina berperan sebagai penjaga pintu kualitas yang memastikan setiap produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.
Setiap komoditas ekspor harus melalui tahapan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, hingga pengujian laboratorium. Proses ini penting untuk mencegah potensi penolakan di negara tujuan yang dapat merugikan pelaku usaha.
Untuk meningkatkan efisiensi layanan, pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui sistem Single Submission Quarantine Customs (SSmQC). Sistem ini mengintegrasikan layanan karantina dan bea cukai dalam satu pintu.
Melalui sistem tersebut, proses layanan dapat dipangkas dari 10 tahapan menjadi hanya tiga tahapan, dengan efisiensi waktu mencapai 73 persen. Digitalisasi ini dinilai mampu mempercepat arus barang, sekaligus menekan biaya logistik.
Rencana Jangka Panjang dan Diversifikasi Komoditas
Sebagai upaya berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Papua bersama instansi terkait telah menyusun peta jalan pengembangan sektor perikanan hingga 2040. Perencanaan ini mencakup penguatan produksi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan tata kelola sektor perikanan.
Selain komoditas tuna, pemerintah juga mendorong pengembangan komoditas lain, seperti rumput laut, kepiting, dan ikan karang. Rumput laut, bahkan diproyeksikan menjadi komoditas ekspor baru dengan potensi besar, terutama di wilayah Kabupaten Yapen, Supiori, dan Biak Numfor.
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, sektor perikanan diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama perekonomian Papua. Peningkatan ekspor tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pengembangan ekspor ikan di Papua. Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi besar yang dimiliki dapat benar-benar terwujud sebagai kekuatan ekonomi yang berdaya saing global.
