FINANSIALFOKUS.COM — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp1.791,5 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 29 persen secara tahunan. Lonjakan ini ditopang percepatan belanja kementerian dan lembaga yang naik 33 persen. Pemerintah menegaskan alokasi anggaran harus segera dipakai agar program di lapangan berjalan.
Realisasi belanja negara menyentuh Rp1.791,5 triliun sampai akhir Agustus 2026. Angka itu setara 56,9 persen dari target APBN tahun ini senilai Rp2.295,7 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kenaikan tersebut salah satunya didorong belanja Kementerian/Lembaga yang naik sekitar 33 persen secara tahunan. Nilainya mencapai Rp912,4 triliun, dari periode sama tahun sebelumnya yang masih Rp686 triliun.
Belanja K/L Tembus 60 Persen Target
Dari slide Kemenkeu, belanja K/L tercatat 60,4 persen dari target sepanjang 2026. Percepatan ini didorong proyek pemerintah dan aktivitas lain di lapangan.
"Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah berjalan di lapangan, tumbuh 33%. Ini adalah suatu kinerja yang baik," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jumat (18/9/2026).
Suahasil menjelaskan percepatan belanja K/L menunjukkan program dan kegiatan yang sudah memperoleh alokasi anggaran mulai dijalankan. Pemerintah memang ingin anggaran K/L segera digunakan.
"Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan. Jangan alokasinya sudah diberikan, kemudian kegiatannya enggak dijalankan," ujarnya.
Belanja Barang Melonjak 67,5 Persen
Belanja K/L paling banyak berasal dari belanja barang yang naik 67,5 persen menjadi Rp389 triliun. Belanja pegawai juga melonjak 21,7 persen menjadi Rp259 triliun.
Belanja modal tercatat naik 14,3 persen menjadi Rp159,8 triliun. Sementara belanja bantuan sosial naik tipis 3,4 persen secara tahunan menjadi Rp104,5 triliun.
Belanja non K/L tercatat Rp879,1 triliun, naik dari periode sama tahun sebelumnya yang masih Rp702,8 triliun. Angkanya setara 53,6 persen dari target APBN tahun ini.
Belanja non K/L mencakup pembayaran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, serta pembayaran uang pensiun PNS. Pos-pos ini menyerap porsi besar anggaran karena sifatnya yang rutin tiap tahun.
Dampak ke Ekonomi dan Proyek Daerah
Percepatan belanja K/L berdampak langsung ke proyek infrastruktur dan pengadaan barang di daerah. Kontraktor dan pemasok yang mengerjakan proyek pemerintah merasakan aliran dana lebih cepat dibanding tahun lalu.
Belanja pegawai yang tumbuh 21,7 persen turut menjaga daya beli aparatur negara. Sementara belanja bansos sebesar Rp104,5 triliun menopang rumah tangga penerima manfaat di tengah tekanan harga pangan.
Dari sisi APBN, serapan yang sudah menembus 56,9 persen memberi ruang bagi pemerintah mengebut sisa target hingga Desember. Risikonya, kebutuhan pembiayaan ikut membesar jika penerimaan negara tidak tumbuh secepat sisi belanja.
Kemenkeu belum memerinci proyeksi serapan hingga akhir tahun. Yang jelas, arah kebijakan fiskal saat ini mendorong setiap rupiah yang sudah dialokasikan benar-benar dibelanjakan, bukan mengendap di rekening kementerian.