JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan merilis platform Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (Arise).
Inisiatif ini dibangun lewat kerja sama bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) serta Institut Teknologi Bandung (ITB).
Arise diciptakan sebagai perangkat pendukung keputusan yang menyatukan pemodelan ancaman musibah dengan estimasi pengaruhnya terhadap keuangan daerah.
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menerangkan bencana alam memicu tekanan fiskal yang amat besar bagi wilayah.
Beban tersebut timbul dari dua arah, yakni penurunan penerimaan daerah serta kenaikan kebutuhan belanja negara secara mendadak.
Oleh sebab itu, pemerintah memandang mitigasi risiko bencana wajib dijalankan secara terukur dan proaktif sebelum malapetaka terjadi.
“Perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa dari Sumbernya, Selasa (1/9).
Kelak, sistem ini beroperasi guna menyajikan data komprehensif ihwal tingkat bahaya, kerugian ekonomi, hingga efek fiskal di suatu daerah.
Dampaknya, salah satu hal tersebut bakal dipakai sebagai fondasi data dalam mempertajam regulasi Transfer ke Daerah (TKD) dan manajemen finansial.
Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai tempat perdana atau pilot project bagi penerapan sistem ketahanan fiskal ini.
Berikutnya, pengaplikasian program tersebut bakal diekstensikan ke Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.
Dalam rentang panjang, sistem ini dibidik sanggup menjangkau seluruh provinsi di Nusantara demi memperkokoh daya antisipasi pengaruh bencana.