JAKARTA - Rencana pengembangan Compressed Natural Gas (gas alam terkompresi) atau CNG Merah Putih sebagai alternatif energi rumah tangga dinilai memiliki peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Hal ini sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh dipersempit hanya menjadi agenda mengganti tabung LPG 3 kilogram dengan tabung CNG.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti Institut Energi Anak Bangsa, Habibie Satrio Nugraho. Ia menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kesiapan ekosistem energi nasional.
Menurutnya, kebijakan itu perlu dimulai dari ketersediaan pasokan gas, infrastruktur distribusi, teknologi penyimpanan, standar keselamatan, regulasi, industri dalam negeri, mekanisme harga hingga kesiapan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya mengganti tabung LPG dengan tabung CNG, tetapi struktur ketergantungan energinya tetap sama. Yang harus dibangun adalah ekosistemnya, dari hulu sampai hilir. CNG harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, bukan sekadar produk pengganti LPG,” ujar Habibie.
Selama hampir dua dekade, LPG 3 kilogram telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Program konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai pada 2007 berhasil mengubah pola konsumsi energi rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan subsidi minyak tanah.
Namun, keberhasilan tersebut kemudian melahirkan persoalan baru. Berdasarkan bahan kajian yang menjadi dasar analisis ini, konsumsi LPG nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun.
Sementara produksi domestik hanya berada pada kisaran 1,6–1,7 juta ton.
Struktur tersebut membuat sebagian besar kebutuhan LPG nasional harus dipenuhi melalui impor.
Habibie menilai, ketergantungan tersebut tidak hanya menyangkut neraca perdagangan, tetapi juga berdampak terhadap fiskal negara.
“Harga LPG bersubsidi yang dibayar masyarakat berada jauh di bawah harga keekonomiannya sehingga selisihnya harus ditanggung negara.”
Di tengah persoalan tersebut, pemanfaatan CNG menawarkan alternatif karena Indonesia memiliki sumber daya gas bumi domestik yang dapat menjadi basis pengembangan energi rumah tangga.
Pengembangan lapangan gas baru, termasuk temuan gas besar di Kalimantan Timur serta proyek strategis seperti Blok Masela, berpotensi memperkuat basis pasokan gas untuk kebutuhan domestik.
Menurut Habibie, daya tarik utama CNG bukan semata-mata terletak pada teknologinya, melainkan pada peluang untuk mengubah struktur sumber energi rumah tangga Indonesia.
Habibie menilai CNG menarik karena memberikan peluang bagi Indonesia untuk bergerak dari ketergantungan terhadap LPG impor menuju pemanfaatan gas bumi domestik.
“Tetapi perubahan sumber energi itu tidak akan otomatis menghasilkan ketahanan energi apabila infrastruktur, regulasi dan industri pendukungnya tidak kita bangun secara bersamaan,” ujarnya.
Bukan Sekadar Mengganti Tabung Melon
Habibie mengingatkan bahwa CNG tidak dapat diperlakukan sebagai LPG 3 kilogram dalam bentuk yang berbeda.
Secara karakteristik, LPG terutama terdiri atas propana dan butana, sementara CNG didominasi metana. CNG juga harus dikompresi pada tekanan sangat tinggi agar dapat disimpan dalam bentuk portabel.
Pada tekanan sekitar 200–250 bar, kepadatan energi volumetrik CNG lebih rendah dibandingkan LPG dalam bentuk cair.
Konsekuensinya, untuk menyediakan energi yang kurang lebih setara dengan 3 kilogram LPG, tabung CNG membutuhkan volume internal yang lebih besar.
Karena itu, pemerintah harus memberikan edukasi yang transparan kepada masyarakat sejak awal.
“Jangan sampai publik memiliki ekspektasi bahwa CNG akan hadir dengan ukuran, cara penggunaan dan sistem distribusi yang persis sama dengan LPG 3 kilogram. Teknologinya berbeda. Konsekuensinya juga berbeda,” ujar Habibie.
Menurutnya, komunikasi publik menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan. Ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan kondisi teknis justru dapat menimbulkan resistensi terhadap program sebelum persoalan ekonomi dan keselamatan dibahas secara objektif.
Keselamatan Tidak Boleh Menjadi Eksperimen
Aspek keselamatan menjadi salah satu persoalan paling krusial dalam pengembangan CNG rumah tangga.
CNG disimpan pada tekanan jauh lebih tinggi dibandingkan LPG rumah tangga sehingga membutuhkan tabung dan komponen yang dirancang khusus untuk tekanan tinggi.
Bahan kajian tersebut membahas penggunaan tabung komposit Tipe 4 yang menggunakan liner polimer dan lilitan serat karbon sebagai struktur penahan tekanan.
Teknologi tersebut memiliki keunggulan dalam mengurangi persoalan korosi pada struktur logam, tetapi bukan berarti risiko keselamatan hilang.
Benturan keras dapat menyebabkan kerusakan internal seperti delamination yang tidak selalu terlihat dari luar.
Karena itu, sistem inspeksi, pemeliharaan, sertifikasi ulang dan prosedur penanganan tabung harus menjadi bagian integral dari sistem CNG.
Demikian pula regulator, katup dan sistem pemutus aliran berlebih harus dirancang untuk mengantisipasi risiko akibat kegagalan selang maupun sambungan.
Karakteristik metana yang lebih ringan daripada udara juga harus diperhitungkan dalam desain ventilasi bangunan.
“Kita tidak boleh menjual CNG kepada masyarakat hanya dengan slogan bahwa CNG lebih aman. Pendekatannya harus berbasis risiko. Setiap risiko harus diidentifikasi, dikendalikan, diuji dan diawasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi syarat pertama sebelum pemerintah berbicara mengenai masifikasi,” tuturnya.
Infrastruktur Adalah Kunci
Menurut Habibie, tantangan terbesar CNG justru bukan berada pada tabung yang digunakan masyarakat, tetapi pada infrastruktur yang berada di belakang tabung tersebut.
Ekosistem LPG telah terbentuk selama bertahun-tahun, mulai dari terminal, agen, pangkalan, kendaraan pengangkut hingga mekanisme pengisian dan distribusi di tingkat masyarakat.
CNG membutuhkan arsitektur distribusi yang berbeda. Salah satu model yang dibahas adalah Mother-Daughter Station.
Gas dari sumber atau jaringan transmisi dialirkan ke Mother Station, kemudian dikeringkan dan dikompresi pada tekanan tinggi.
Selanjutnya, gas diangkut menggunakan Tube Skid Trailer atau Mobile Pipeline menuju Daughter Station sebelum disalurkan kepada konsumen.
Dengan demikian, pemerintah sebenarnya tidak sedang sekadar memperkenalkan produk energi baru.
Pemerintah sedang membangun rantai pasok energi baru.
“Keberhasilan CNG tidak boleh diukur hanya dari berapa banyak tabung yang diproduksi. Kita harus melihat keandalan pasokan, keselamatan, biaya distribusi, waktu pengisian, akses masyarakat, umur tabung, kesiapan infrastruktur serta kemampuan sistem menghadapi gangguan pasokan,” jelas Habibie.
CNG dan Jargas Harus Saling Melengkapi
Habibie juga menilai CNG tidak perlu ditempatkan sebagai pesaing Jaringan Gas Kota atau Jargas.
Keduanya memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda.
Jargas membutuhkan investasi awal besar untuk pembangunan jaringan perpipaan, tetapi setelah jaringan tersedia, distribusi gas ke rumah tangga relatif efisien.
Sementara itu, CNG portabel memiliki fleksibilitas lebih tinggi karena tidak membutuhkan sambungan pipa permanen ke setiap rumah, tetapi membutuhkan proses kompresi, transportasi dan pengisian ulang secara berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah perlu membagi fungsi berdasarkan karakteristik wilayah.
Menurutnya, Jargas dapat menjadi pilihan untuk kawasan perkotaan yang padat dan memiliki jumlah pelanggan tinggi.
Sementara CNG portabel berpotensi dikembangkan untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan pipa, seperti kawasan kepulauan, pedesaan, daerah pesisir maupun wilayah yang secara ekonomi tidak layak dibangun jaringan pipa permanen.
“Indonesia tidak harus memilih CNG atau Jargas. Keduanya dapat menjadi instrumen yang saling melengkapi. Yang dibutuhkan adalah desain kebijakan berbasis karakteristik wilayah dan keekonomian masing-masing sistem,” paparnya.
Jangan Mengganti Ketergantungan LPG dengan Ketergantungan Teknologi
Ada persoalan lain yang menurut Habibie harus menjadi perhatian pemerintah: ketergantungan teknologi impor.
Tujuan CNG adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Namun, apabila tabung, kompresor, regulator, katup maupun komponen penting lainnya masih bergantung pada produk luar negeri, Indonesia berpotensi hanya memindahkan bentuk ketergantungannya.
Bahan kajian mencatat bahwa pada tahap awal, tabung CNG Tipe 4 masih harus didatangkan dari luar negeri karena kemampuan industri domestik untuk memproduksinya belum memadai.
Karena itu, kebijakan CNG harus dirancang sekaligus sebagai kebijakan industrialisasi nasional.
“Kalau pemerintah serius menjadikan CNG sebagai bagian dari ketahanan energi nasional, jangan berhenti pada penggantian sumber bahan bakar. Bangun juga industri nasionalnya. Kita harus mampu memproduksi tabung komposit, serat karbon, regulator, katup, kompresor dan komponen pendukung lainnya di dalam negeri,” tuturnya.
Menurut Habibie, Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN harus menjadi bagian dari desain pengembangan CNG sejak awal.
Tujuan akhirnya bukan hanya mengurangi impor LPG, tetapi menciptakan ekosistem industri nasional yang mampu memproduksi teknologi pendukung transisi energi di dalam negeri.
Regulasi Harus Mendahului Masifikasi
Persoalan berikutnya adalah regulasi.
LPG 3 kilogram telah memiliki kerangka pengaturan khusus, termasuk melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2021.
Pemerintah juga telah melakukan pendataan pengguna LPG 3 kilogram untuk mendorong distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran.
Sementara CNG rumah tangga membutuhkan kepastian hukum yang kuat mengenai penyediaan, distribusi, harga, standar keselamatan, tabung konsumen, pengisian hingga mekanisme pengawasan.
Indonesia memang telah memiliki sejumlah standar CNG untuk sektor tertentu. Namun, keberadaan standar tersebut tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan standardisasi CNG rumah tangga telah selesai.
Habibie menyebut regulasi bukan tahap setelah teknologi tersedia. Regulasi harus menjadi bagian dari desain teknologi itu sendiri.
“Sebelum masyarakat diminta menggunakan CNG secara luas, harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan tabung, siapa yang melakukan inspeksi, bagaimana prosedur pengisian, kapan tabung harus disertifikasi ulang dan bagaimana mekanisme penarikan tabung yang rusak.”
Menurutnya, kepastian tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung risiko dari ketidaksiapan sistem.
CNG Layak Dipertimbangkan, Bukan Dipaksakan
Habibie juga menilai CNG memiliki rasionalitas ekonomi dan strategis yang cukup kuat.
Indonesia membutuhkan diversifikasi energi rumah tangga, pengurangan ketergantungan terhadap impor LPG, optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik serta pengendalian tekanan fiskal akibat subsidi energi.
Namun, CNG tidak boleh langsung diasumsikan lebih murah, lebih aman dan lebih mudah digunakan daripada LPG.
Efektivitas CNG harus dibuktikan melalui implementasi nyata.
Karena itu, pendekatan yang paling rasional adalah transisi bertahap berbasis wilayah.
Pilot project dapat dimulai di daerah yang memiliki kedekatan dengan sumber atau jaringan transmisi gas sehingga biaya logistik dapat ditekan dan ketersediaan pasokan lebih mudah dikendalikan.
Bahan kajian mengusulkan kawasan seperti koridor Karawang–Bekasi atau Sumatera Selatan sebagai contoh wilayah yang dapat dipertimbangkan untuk tahap awal.
Evaluasi pilot project juga tidak boleh hanya menggunakan indikator penghematan subsidi.
Pemerintah harus mengukur keselamatan, penerimaan masyarakat, keandalan pasokan, biaya distribusi, umur tabung, kesiapan infrastruktur dan dampaknya terhadap APBN.
Jika hasil evaluasi menunjukkan sistem mampu memenuhi standar keselamatan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata, barulah cakupan penggunaan diperluas secara bertahap.
Dari Pergantian Tabung Menuju Ketahanan Energi
Pada akhirnya, menurut Habibie, perdebatan mengenai CNG Merah Putih tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah CNG akan menggantikan LPG 3 kilogram.
“Pertanyaan yang jauh lebih strategis adalah, apakah Indonesia mampu membangun sistem energi rumah tangga yang lebih mandiri, aman, efisien dan berbasis sumber daya domestik? Jika jawabannya ingin menjadi ya, maka CNG dapat menjadi salah satu instrumennya.”
Namun, menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut tidak ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah mengganti tabung LPG dengan tabung CNG.
Habibie berpendapat, keberhasilan justru ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem yang menopangnya.
Yakni, pasokan gas domestik yang terjamin, infrastruktur distribusi yang memadai, standar keselamatan yang ketat, regulasi yang jelas, industri nasional yang mampu memproduksi teknologi pendukung, mekanisme subsidi yang tepat sasaran serta masyarakat yang memahami cara menggunakan teknologi tersebut.
Indonesia juga tidak harus memilih secara biner antara LPG, CNG dan Jargas. Ketiganya dapat memiliki fungsi berbeda dalam arsitektur energi nasional.
LPG masih dapat digunakan selama diperlukan. Jargas dapat diperluas di wilayah yang secara ekonomi layak.
Sementara CNG dapat menjadi solusi portabel bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa.
“Prinsip kebijakannya sederhana, bangun ekosistem terlebih dahulu, kemudian perluas penggunaan. Kalau tujuan akhirnya adalah ketahanan energi nasional, yang harus diubah bukan hanya isi tabung di dapur masyarakat, tetapi juga struktur ketergantungan energi yang berada di belakangnya.”
Habibie menegaskan bahwa CNG Merah Putih sebaiknya tidak dipandang sebagai revolusi energi yang harus menggantikan LPG dalam satu malam.
CNG lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen transisi menuju pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih strategis.
Sebab, apabila Indonesia benar-benar ingin membangun ketahanan energi, maka ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak tabung LPG yang berhasil diganti.
“Nah, ukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh Indonesia mampu menguasai sumber energi, teknologi, infrastruktur dan rantai pasoknya sendiri.”