JAKARTA - SENIN, 10 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi mengirimkan Surat Presiden ke DPR, mengusulkan satu nama untuk kursi Gubernur Bank Indonesia: Destry Damayanti.
Bagi banyak pengamat, kabar ini terasa datar.
Destry sudah menjabat Deputi Gubernur Senior dua periode, saat ini menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI.
Calon tunggal bukan hal baru dalam sejarah pencalonan BI-1, sebab Perry Warjiyo pun diajukan dengan cara serupa pada 2018 maupun 2023.
Maka pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang dicalonkan, melainkan mengapa proses ini terjadi sekarang, dalam keadaan yang sama sekali tidak biasa.
Perry Warjiyo mengundurkan diri pada akhir Juli lalu, jauh sebelum masa jabatannya yang semestinya berakhir 2028.
Ini bukan sekadar catatan administratif.
Sejak Bank Indonesia memperoleh mandat independensinya melalui undang-undang pada 1999, belum pernah ada Gubernur definitif yang mengundurkan diri secara sukarela di tengah jabatannya.
Bahkan, preseden tekanan politik paling berat pada era itu, terhadap Gubernur Syahril Sabirin di awal 2000-an, berakhir dengan penolakan untuk mundur, sehingga ia baru kehilangan jabatan lewat proses hukum, bukan karena pengunduran diri.
Perry justru memilih jalan sebaliknya, setelah rupiah tertekan ke level terlemah sepanjang sejarah, sempat menyentuh kisaran Rp 17.600 hingga Rp 18.036 per dolar AS, dan setelah desakan terbuka pertama kali muncul dari anggota Komisi XI DPR pada Mei lalu, yang menyebut pengunduran diri sebagai langkah kesatria.
Ini adalah kali pertama independensi bank sentral kami diuji bukan lewat tekanan politik yang berusaha menyingkirkan pejabatnya, melainkan lewat tekanan pasar dan opini publik yang berhasil membuatnya memilih pergi sendiri.
Dalam situasi seperti ini, godaan alamiah bagi siapa pun yang berkuasa adalah memilih kepastian: sosok yang dikenal, rekam jejak yang teruji, proses politik yang minim friksi.
Destry memenuhi semua kriteria itu, meski jalur kariernya menuju kursi BI-1 sesungguhnya tidak lurus.
Ia memulai perjalanan profesionalnya di Kementerian Keuangan pada awal 1990-an, sempat menjadi ekonom di Citibank Indonesia dan penasihat ekonomi senior Kedutaan Besar Inggris, lalu membangun reputasi sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, sebelum menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS dan akhirnya masuk ke jajaran Dewan Gubernur BI sebagai Deputi Gubernur Senior pada 2019.
Dengan kata lain, kredensialnya bukan berasal dari senioritas struktural di dalam bank sentral semata, melainkan dari rekam jejak lintas sektor yang panjang.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut alasan pemilihannya sederhana: Destry sudah menjabat Deputi Gubernur Senior lebih dari satu periode.
Pasar merespons positif, dan itu masuk akal.
Namun, di titik ini ada persoalan yang perlu kami akui bersama: kontinuitas personel tidak selalu berarti kontinuitas kredibilitas.
Rupiah tidak melemah ke level terendah sepanjang sejarah karena kesalahan teknis kebijakan moneter semata.
Ia melemah karena pasar membaca ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter yang semakin sulit disembunyikan.
Kebutuhan pembiayaan defisit yang terus membesar, rasio penerimaan pajak yang belum juga beranjak jauh dari level historisnya, serta gelombang intensifikasi pajak yang agresif, tapi belum tentu berkelanjutan, semuanya mengirim sinyal ke investor bahwa ruang fiskal Indonesia menyempit, sementara ruang moneter dipaksa menanggung beban yang bukan sepenuhnya miliknya.
Bank sentral yang independen secara kelembagaan tetap bisa kehilangan daya redamnya jika otoritas fiskal terus mengandalkan pembiayaan jangka pendek tanpa memperluas basis penerimaan secara struktural.
Dalam kerangka ini, mengganti nakhoda BI dengan wajah yang paling familiar adalah respons yang menenangkan pasar dalam jangka pendek, tetapi tidak menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang akan memaksa disiplin fiskal ketika tekanan politik justru mendorong belanja dan proyek ambisius terus berjalan.
Ada baiknya kami menyebut ini sebagai kontinuitas prosedural, bukan kontinuitas struktural.
Kontinuitas prosedural terjadi ketika institusi tetap berjalan, nama yang diajukan disetujui tanpa perdebatan berarti, dan pasar sejenak tenang karena tidak ada kejutan.
Kontinuitas struktural adalah soal yang jauh lebih berat: apakah akar tekanan yang memaksa Perry mundur, yakni defisit yang membutuhkan pembiayaan murah, basis pajak yang sempit, dan koordinasi fiskal-moneter yang belum benar-benar setara, sudah diatasi, atau hanya ditunda sampai gubernur berikutnya menghadapi tekanan yang sama.
Bergabungnya surpres calon Gubernur BI dengan sejumlah pencalonan lain, mulai dari Deputi Gubernur Senior pengganti, Deputi Gubernur, hingga Komisioner OJK, memberi kesan bahwa ini bagian dari konsolidasi kekuasaan menjelang periode kedua pemerintahan, bukan momentum jeda untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya salah.
Uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR terhadap Destry hampir pasti berjalan mulus, mengingat rekam jejaknya sudah dikenal DPR sejak dua kali proses serupa sebelumnya.
Namun, kelulusan itu semestinya bukan penanda bahwa persoalan sudah selesai.
Ujian sesungguhnya bukan terletak pada nama yang disetujui DPR minggu-minggu mendatang, melainkan pada apakah pemerintah bersedia mengakui bahwa krisis kepercayaan terhadap rupiah lahir dari rumah fiskal, bukan dari ruang rapat dewan gubernur.
Memilih wajah yang familiar untuk memimpin di tengah tekanan pasar yang memaksa pendahulunya mundur boleh jadi pilihan paling aman secara politik.
Namun, keamanan politik jarang sama dengan penyelesaian masalah yang sesungguhnya, dan pasar, cepat atau lambat, akan tahu perbedaannya.