MANADO - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperkuat neraca pangan daerah menjaga inflasi tetap stabil di Sulawesi Utara (Sulut).
"Melalui penguatan Neraca Pangan Daerah, diharapkan dapat tersedianya data pangan yang akurat, terkini, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran," kata kepala BI Perwakilan Sulut Joko Supratikto, di Manado, Kamis.
Oleh karena itu, menurut Joko, penguatan sinergi TPID melalui kerangka 4K dan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) perlu didukung oleh data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan terkini.
Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Aris Indrayanto mengatakan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026, tengah disusun mulai dari konsep dan manfaat, mekanisme pelaporan, teknis penghitungan, hingga pemanfaatannya dalam pengawasan ketersediaan pangan.
Dia mengatakan bahwa neraca pangan berperan sebagai early warning system untuk mengidentifikasi potensi kekurangan maupun surplus pasokan, mengantisipasi gejolak harga, serta menentukan kebutuhan intervensi pemerintah secara lebih tepat.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama 14 dari 15 Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan.
Namun, katanya, pemutakhiran data secara rutin setiap bulan serta penguatan koordinasi tim lintas perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan.
Selain itu dipaparkan juga Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) sebagai sarana pelaporan dan pemantauan data pelaku usaha serta data stok pangan untuk mendukung tersedianya informasi yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Utara, Norma Olga Frida Rega mengatakan dukungan data statistik diperlukan dalam penyusunan Neraca Pangan Strategis.
Ia mengatakan kondisi Sulawesi Utara dapat dipetakan secara lebih rinci hingga tingkat kabupaten/kota, antara lain melalui data produksi padi dan jagung, perkembangan inflasi pangan, serta indikator ketahanan pangan berupa Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES).
Dukungan data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat perbedaan kapasitas produksi, tingkat kecukupan pangan, tekanan harga, dan kerentanan pangan antarwilayah, sehingga dapat menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pangan.