JAKARTA - Kompas.com – Langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik mafia pangan yang mengoplos beras fortifikasi mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPR RI Endang S Tohari.
Menurut Endang, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman dan berkualitas.
Ia menilai, dugaan pengoplosan beras fortifikasi merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.
Pasalnya, beras fortifikasi dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Karena itu, penyimpangan terhadap produk tersebut berpotensi merugikan kesehatan masyarakat sekaligus menghilangkan manfaat yang seharusnya diterima.
Baca juga:
Mentan Tak Beri Ampun Mafia Beras Fortifikasi Ancam Cabut Izin hingga Proses Pidana
“Saya kira ini kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditoleransi.
Apalagi kerugian ekonominya mencapai Rp 71 triliun.
Karena itu, apa yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Pak Menteri Pertanian, sudah sangat luar biasa.
DPR mengapresiasi apa yang dilakukan ini,” ujar Endang dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (5/8/2026) dari Sumbernya.
Harap Cemas Pemulung jika ”Open Dumping” Bantargebang Berhenti Artikel Kompas.id
Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan mafia pangan harus menjadi komitmen bersama karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menurut Endang, pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan juga perlu terus diperkuat agar kasus serupa tidak terulang.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI di bawah kepemimpinan Titiek Soeharto mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tersebut diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum.
Menurut Endang, penegakan hukum penting dilakukan agar tidak ada ruang bagi pelaku yang merugikan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun pemenuhan gizi.
Baca juga:
Bapanas Akan Cabut Izin Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat melalui pemenuhan gizi merupakan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas nasional yang harus dijaga, termasuk memastikan masyarakat memperoleh pangan yang bermutu dan sesuai standar.