JAKARTA – Realisasi pembiayaan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp452 triliun atau 65,9 persen dari target APBN Rp689,1 triliun. Pemerintah bahkan memperkirakan kebutuhan pembiayaan sepanjang tahun akan membengkak menjadi Rp734,3 triliun atau 106,6 persen dari target awal.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai tingginya pembiayaan pada paruh pertama tahun ini tidak sekadar langkah teknis penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). “Angka itu mencerminkan tekanan fiskal yang nyata: belanja meningkat, subsidi energi membesar, penerimaan pajak berisiko shortfall, dan pemerintah perlu menjaga kas agar program prioritas tetap berjalan,” ujarnya.
Syafruddin menambahkan, pemerintah lazim melakukan prefunding atau penarikan pembiayaan lebih awal untuk mengantisipasi kondisi pasar yang berpotensi memburuk, seperti kenaikan imbal hasil obligasi global maupun pelemahan rupiah. Saat ini yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 7,18 persen, sementara rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS.
Di sisi lain, proyeksi pembiayaan yang mencapai 106,6 persen dari target menunjukkan kebutuhan kas pemerintah lebih besar dari perkiraan semula. Defisit semester I memang baru 0,76 persen PDB, tetapi belanja biasanya melonjak pada semester II.
Realisasi Semester I APBN 2026 (triliun rupiah):
- Pendapatan negara: Rp1.459,4 triliun (46,3 persen dari target)
- Penerimaan pajak: Rp1.035,7 triliun (43,9 persen dari target, tumbuh 24,6 persen)
- PNBP: Rp271 triliun (59 persen dari target, tumbuh 21,6 persen)
- Belanja negara: Rp1.656 triliun (43,1 persen dari target)
- Defisit: Rp196,5 triliun (28,5 persen dari target)
- Pembiayaan: Rp452 triliun (65,6 persen dari target)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa percepatan pembiayaan mencerminkan tekanan kas. Ia menyebut langkah tersebut sebagai strategi front loading, yakni mempercepat penarikan pembiayaan di awal tahun untuk mengantisipasi gejolak pasar global. “Bond market tetap stabil, appetite ke surat utang kita tetap tinggi. Jadi ke depan kita bisa adjust,” ujarnya.
Purbaya menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal, tercermin dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp255 triliun. Meski defisit diproyeksikan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB, angkanya tetap di bawah batas maksimal 3 persen.
“APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan pembiayaan efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB,” kata Purbaya.
Dengan belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari target, pemerintah menegaskan strategi pembiayaan dini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.