JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tetap di level 5 persen dari awal hingga akhir masa angsuran. Angka tersebut tidak akan terpengaruh oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate yang kini berada di 5,75 persen.
Ia menjelaskan, sekalipun terjadi tren kenaikan BI Rate, pemerintah tetap melakukan intervensi untuk menjaga bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di angka 5 persen. Langkah ini diambil agar cicilan hunian tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
“ Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 21 Juni 2026.
Ia juga menegaskan skema tenor KPR FLPP dengan jangka waktu hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto telah dikaji mendalam dan siap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, target penyaluran FLPP tahun anggaran 2026 mencapai 350.000 unit rumah. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah menyentuh 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari total target tahunan.
Pemerintah juga menyoroti perkembangan proyek rumah susun Meikarta. Bersama Danantara, langkah strategis tengah dirumuskan, mencakup serah terima aset hibah, percepatan due diligence legalitas tanah, hingga penunjukan BUMN yang akan diberi mandat untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Sebagai catatan, Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Juni 2026. Otoritas moneter juga menaikkan bunga deposit facility ke 4,75 persen dan lending facility ke 6,5 persen. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkokoh stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target pemerintah.