JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga periode Mei 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp 180,4 triliun atau setara dengan 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto.
“Yang paling penting adalah defisitnya mengalami 0,7%. Lima bulan tahun ini 0,7% dari PDB,” kata Purbaya.
Pada periode ini, perolehan pendapatan negara mengalami kenaikan hingga menyentuh angka Rp 1.185 triliun, yang memperlihatkan pertumbuhan sebesar 19,1 persen secara tahunan.
Sektor penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak menjadi faktor utama yang menyokong capaian pendapatan negara tersebut.
Untuk rincian perolehan, sektor pajak mampu menyumbang sebesar Rp 958,2 triliun, sementara sektor kepabeanan dan cukai berhasil menyumbang sebesar Rp 123,8 triliun.
Selain itu, pendapatan yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak mampu mencapai nominal Rp 226,4 triliun.
“Kami lihat pendapatan tumbuh 19,1% yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1% [secara tahunan] bea cukai 0,7% [secara tahunan] sudah positif dua bulan berturut-turut. PNBP naiknya 19,9% [secara tahunan]” ujar dia.
Di sisi lain, penyerapan untuk belanja negara juga memperlihatkan adanya peningkatan dengan total realisasi sebesar Rp 1.365,4 triliun.
“Belanja tetap tumbuh 34,4%. Bagus artinya sesuai dengan target karena kami ingin mempercepat belanja,” kata dia.
Jika dirinci ke bawah, realisasi pengeluaran untuk belanja kementerian serta lembaga berada pada angka Rp 517,7 triliun atau naik 58,9 persen secara tahunan.
Sedangkan untuk alokasi belanja non-kementerian serta lembaga menyentuh Rp 541,6 triliun, yang berarti tumbuh sebesar 47 persen secara tahunan.
Di samping itu, sektor transfer ke daerah tercatat mengalami perlambatan sebesar 4,9 persen dengan nilai realisasi sebesar Rp 306,1 triliun.
Meskipun kondisi defisit terpantau mengalami perlambatan, situasi keseimbangan primer pada periode ini dilaporkan berhasil kembali ke zona positif.
“Artinya anggaran kami lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” ujar dia.