JAKARTA - Penerimaan negara yang bersumber dari sektor ekonomi digital sukses menyentuh angka nominal Rp 53,04 triliun sampai dengan periode 30 April 2026.
Pasokan dana paling melimpah masih dipimpin oleh instrumen pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE yang terus mendaki berkat masifnya aktivitas transaksi elektronik di dalam negeri.
Di samping itu, perolehan kas negara pada lini digital ini disokong pula oleh pungutan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau SIPP, pajak fintech, serta sektor aset kripto.
Dari keseluruhan total modal yang terkumpul, klaster PPN PMSE menggelontorkan dana segar hingga mencapai Rp 39,94 triliun.
Sementara itu, pasokan dari pajak SIPP menyerahkan modal sebesar Rp 5,18 triliun, diikuti oleh sektor fintech dengan torehan senilai Rp 4,88 triliun, serta instrumen aset kripto yang memberi sumbangan sebesar Rp 2,03 triliun.
Rapor positif ini membuktikan bahwa perluasan basis pungutan negara berjalan optimal di area ekonomi digital seiring tingginya pemanfaatan platform serta jasa virtual oleh masyarakat.
Meski sempat berjalan langkah pembenahan data pada jajaran korporasi pemungut PMSE, performa setoran dari pajak digital hingga memasuki kalender April 2026 dipastikan tetap memperlihatkan grafik yang memuaskan.
"Tren penerimaan pajak digital sampai April 2026 tetap menunjukkan kinerja yang baik di tengah adanya penyesuaian data pemungut PMSE," perwakilan perpajakan menerangkan.
Pajak pertambahan nilai dari PMSE sejauh ini masih memegang peranan krusial sebagai penyuplai dana paling dominan bagi kas negara.
Hingga momentum akhir Maret 2026, terdapat 232 perusahaan berbasis digital yang aktif menarik sekaligus menyetorkan PPN PMSE dari total 264 korporasi yang memegang mandat resmi.
Pada periode Maret 2026, terdapat penunjukan dua entitas pemungut baru yang meliputi HashiCorp, Inc dan Perplexity AI, Inc.
Di waktu yang sama, langkah pencabutan status operasional diterapkan kepada OpenAI LLC sebagai bagian dari langkah pembenahan di sisi administrasi.
Secara total, kelompok 232 PMSE yang aktif menyetor pajak ini sukses mengumpulkan dana wajib pajak hingga menembus angka Rp 39,94 triliun.
Apabila ditinjau dari grafik tahunan, tren perolehan dari PPN PMSE ini terus memperlihatkan pergerakan menanjak sejak pertama kali digulirkan pada 2020 yang lalu.
Pada periode awal pelaksanaannya, dana yang masuk berada pada angka Rp 731,4 miliar.
Jumlah tersebut kemudian meroket hingga menyentuh angka Rp 3,9 triliun pada 2021 dan kembali merangkak naik menuju Rp 5,51 triliun pada 2022.
Arah positif ini terus terjaga dengan perolehan sebesar Rp 6,76 triliun pada 2023, lalu terus merangkak hingga menyentuh Rp 8,44 triliun pada 2024.
Sepanjang kalender 2025, total pemasukan dari instrumen PPN PMSE ditutup pada angka Rp 10,32 triliun, sedangkan untuk performa hingga April 2026 saat ini, realisasinya sudah menginjak angka Rp 4,27 triliun.
Di sisi lain, kantong penerimaan dari instrumen aset kripto hingga April 2026 sukses membukukan dana senilai Rp 2,03 triliun.
Nilai dana tersebut didapatkan dari setoran Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 atas aktivitas transaksi kripto senilai Rp 1,15 triliun serta komponen PPN dalam negeri dengan jumlah Rp 881,84 miliar.
Selanjutnya, pasokan dana yang bersumber dari sektor fintech berada di angka Rp 4,88 triliun.
Pemasukan ini diperoleh dari akumulasi pungutan pajak atas bunga pinjaman dipadukan dengan PPN dari penyediaan jasa digital.
Adapun aliran dana masuk yang ditarik lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau SIPP mencatatkan nilai sebesar Rp 5,18 triliun.
- Setoran PPh Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp 370,83 miliar.
- Dokumen instrumen PPN dengan nominal mencapai Rp 4,81 triliun.
Pungutan wajib dari sistem pengadaan yang dikelola negara ini diproyeksikan menjadi salah satu pilar pertumbuhan baru dalam peta ekosistem perpajakan digital nasional.