PALANGKA RAYA - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan kinerja Pendapatan dan Hibah APBN provinsi setempat per 31 Maret 2026 mencapai Rp2.204,22 miliar atau Rp2,20 triliun, yakni 19,06 persen dari target.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan di Palangka Raya, Senin, mengatakan, realisasi tersebut menunjukan pertumbuhan hingga Rp454,04 miliar yakni 25,94 persen tahun demi tahun atau year over year (yoy), disebabkan tingginya penerimaan PPH (Non Migas) sebesar Rp944,43 miliar atau 71,82 persen (yoy) didorong PPh 25/29 Badan Rp432,16 miliar.
"Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 miliar atau 259,06 persen (yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun," jelasnya.
Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp214,49 miliar atau 139,42 persen dari target dan terkontraksi 12,20 persen (yoy). Penurunan kinerja Pajak Perdagangan Internasional ini terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,14 miliar dan terkontraksi 94,53 persen (yoy).
Selain itu penerimaan Bea Keluar juga terealisasi sebesar Rp214,35 terkontraksi 11,34 persen (yoy), penurunan disebabkan turunnya harga referensi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) per Maret yaitu sebesar 938,87 dolar AS per metric ton terkontraksi 1,64 persen (yoy).
Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai Rp733,01 miliar atau tumbuh 473,88 persen (yoy), kondisi tersebut dipengaruhi pertumbuhan PNBP lainnya sebesar Rp689,60 miliar atau 516,98 persen dari target.
"Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan," jelasnya.
Di sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Maret 2026 mencapai Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu, terkontraksi Rp537,08 miliar atau 8,51 persen (yoy), meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 miliar atau Rp7 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp1.421,88 miliar atau Rp1,42 triliun yakni 20,21 persen dari pagu, tumbuh sebesar 35,90 persen (yoy) terutama didorong tingginya realisasi Belanja Pegawai dari pembayaran THR serta kenaikan gaji dan tunjangan Hakim di lingkup Mahkamah Agung.
Sementara Belanja Barang didorong Kementerian Pertahanan yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen seiring perubahan Korem menjadi Kodam. Kemudian Belanja Modal didorong Kementerian PU yang memiliki pagu terbesar Rp1.949,65 miliar atau Rp1,949 triliun dengan realisasi 11,11 persen yakni Rp216,57 miliar yang digunakan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional.