LOMBOK BARAT - Sejumlah fraksi di DPRD Lombok Barat (Lobar) memberikan tanggapan mengenai isu rencana pembangunan gedung baru bagi para anggota legislatif di area Taman Kota dan Kantor Inspektorat. Pihak dewan menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut jika sumber pendanaannya diambil dari APBD. Mereka lebih setuju apabila APBD diperuntukkan bagi kepentingan serta kesejahteraan warga.
Anggota DPRD Lobar dari Fraksi PAN, Saeun, memberikan penegasan yang serupa. Politisi dari Dapil Gunungsari-Batulayar ini menyatakan belum pernah memikirkan atau mendengar wacana perihal pembangunan gedung baru bagi dewan. "Saya pikir pemerintah dan DPRD itu, pasti sepakat bahwa saat ini belum layaklah untuk membangun gedung (baru) DPRD," ujar Saeun, Kamis (7/5).
Menurutnya, skala prioritas utama tetap pada kepentingan masyarakat, khususnya yang bersentuhan dengan infrastruktur jalan dan sarana lainnya. Terlebih saat ini terdapat banyak masalah mendesak, seperti kerusakan jembatan dan akses jalan akibat dampak bencana alam.
Kondisi fiskal daerah turut menjadi bahan pertimbangan yang krusial. Meninjau keadaan keuangan saat ini, pembangunan gedung dewan dianggap belum saatnya. Fraksi PAN bersama fraksi-fraksi lainnya meyakini bahwa APBD semestinya difokuskan untuk kemaslahatan publik.
Sependapat dengan hal itu, Ketua Fraksi Perindo Lobar, Dr. Syamsuriansyah, menggarisbawahi bahwa gedung DPRD yang tersedia saat ini masih dalam kondisi yang layak untuk digunakan.
"Artinya kalau anggarannya menggunakan APBN, kami setuju kalau kemudian ini (gedung) diperbaiki, atau dibangun baru. Tapi kalau misalnya ini menggunakan APBD, mohon maaf Fraksi Perindo saya katakan mewakili teman-teman saya di Fraksi, menolak," tegasnya.
Fraksi Perindo tetap pada pendirian agar APBD dimanfaatkan untuk kebutuhan warga yang bersifat lebih darurat, seperti perbaikan rumah kumuh, pembenahan jalan, renovasi gedung sekolah yang rusak, serta program pemberdayaan untuk perempuan dan UMKM. Ia berpendapat pemakaian APBD untuk keperluan rakyat jauh lebih bernilai daripada membangun gedung dewan yang masih dalam keadaan baik, mengingat gedung Komisi pun baru saja selesai dibangun tahun lalu.
Pembangunan gedung baru tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya pemborosan. Ia juga berupaya menghindari munculnya sentimen negatif dari masyarakat apabila gedung dewan tampak mewah sementara sarana publik milik warga masih memprihatinkan.
Opini yang sama disampaikan oleh Fauzi dari Fraksi PKB. Ia menganggap isu ini masih merupakan wacana yang belum teridentifikasi sumbernya secara jelas. Walaupun telah dibangun sejak tahun 1996, ia menilai fisik gedung DPRD saat ini masih cukup memadai.
Namun, ia sangat menyetujui jika Pemerintah Kabupaten mampu mengupayakan dana dari APBN untuk pembangunan di daerah, termasuk kantor DPRD, karena hal tersebut menjadi bukti keberhasilan lobi anggaran ke pemerintah pusat. Ia tetap mendesak agar APBD sepenuhnya digunakan untuk rakyat.
"Kami lembaga DPRD ini, betul-betul prioritaskan (APBD) untuk masyarakat di Lobar," kata Fauzi.
Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini, memberikan penjelasan bahwa rencana pembangunan Gedung DPRD Lobar didasari oleh keinginan untuk menyediakan sarana legislatif yang lebih memadai. Sebagai wadah penampung aspirasi publik, gedung tersebut dirasa memerlukan fasilitas yang mumpuni agar fungsi pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal.
"Rencana kami itu memang harus representatif dan bagus. Karena apa? Gedung DPR ini kan menerima aspirasi dari masyarakat, banyak yang datang, jadi harus mencerminkan hal itu," jelasnya.
Baginya, kualitas fisik bangunan merupakan bentuk penghormatan dari pemerintah terhadap jalannya proses demokrasi. Meskipun demikian, Bupati menegaskan bahwa eksekusi rencana ini tetap bersandar pada kekuatan anggaran daerah. Pemkab Lobar bertindak hati-hati dalam merumuskan kebijakan demi menjaga stabilitas finansial.
"Nanti kami lihat kemampuan fiskal lebih lanjut. Kalau kemampuan kami kurang, ya kami harus bekerja lebih giat lagi," tutupnya.